Plt Kepala DLH Kota Malang Diah Ayu Kusumadewi saat menghadiri kegiatan Pembinaan Daerah Rawan Pembuangan Sampah Liar. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Plt Kepala DLH Kota Malang Diah Ayu Kusumadewi saat menghadiri kegiatan Pembinaan Daerah Rawan Pembuangan Sampah Liar. (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) kini masih di batas ambang. Itu lantaran dalam rencana detail tata ruang (RDTR) masih harus terbagi 2 area, yakni publik dan privat.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang Diah Ayu Kusumadewi mengatakan, RTH Kota Malang setidaknya harus mencapai 30 persen dari luas wilayah. Rinciannya sebanyak 20 persen RTH publik dan RTH privat 10 persen.

"Kalau RTH privat  kami masukkan ke dalam IMB (izin mendirikan bangunan), kan ada pernyataan menyediakan luasan ruang terbuka hijau 10 persen. Cuma saat ini ya memang kami sulit mencari yang 20 persen itu," ujar dia.

Menurut Diah, dari 10 persen itu, baru 5 persen yang telah terbangun RTH publik. Artinya, Pemkot Malang masih memiliki pekerjaan ruamah (PR) untuk membangun penambahan RTH lainnya.

"Masih banyak PR kami terkait RTH. Karena ini saja baru 5 persen. Makanya kemarin itu harusnya luasan kita dikurangi dulu dengan luasan badan air. Badan air nggak efektif," imbuh dia.

Selain itu, kendala lainnya berkaitan dengan adanya perizinan wilayah. Padahal rencana awal pembangunan RTH penambahan itu akan berada di ujung pertigaan Jalan Ki Ageng Gribig yang berbatasan dengan ujung Jalan Danau Toba.

"Sebetulnya di kami sudah detail dan sudah ada peraturannya.vtapi ada wilayah yang masih harus disurvei. Ada yang tidak boleh diizinkan sama sekali itu," pungkas Diah.