Kegiatan sosialisasi hotel layak bencana oleh BPBD Kota Malang. (Foto: Dokumen MalangTIMES)
Kegiatan sosialisasi hotel layak bencana oleh BPBD Kota Malang. (Foto: Dokumen MalangTIMES)

MALANGTIMES - Tumbuhnya bisnis perhotelan di Kota Malang belum diimbangi dengan kesadaran keamanan bencana bagi bangunan publik. Padahal, ada standar khusus kelayakan sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang pun bakal menggelar sertifikasi hotel layak bencana. 

Sekretaris BPBD Kota Malang Tri Oky Rudianto mengungkapkan, sebagai daerah destinasi wisata, Kota Malang memiliki lebih dari 40 hotel berbintang dan ratusan restoran serta rumah makan yang menjajakan usahanya. "Tak dipungkiri pajak hotel dan restoran menyumbang banyak pemasukan pendapatan asli daerah," ujarnya. 

Namun yang perlu menjadi perhatian, lanjut Oky, posisi Kota Malang yang secara geologi terletak pada lempeng aktif serta dikepung oleh gunung berapi aktif. Sehingga, beberapa fasilitas dan bangunan gedung mengalami kerentanan bencana termasuk hotel. "Demi keamanan, kenyamanan serta perlindungan bagi tamu hotel hendaknya manajemen mengevaluasi sistem tanggap darurat seandainya terjadi bencana," terangnya. 

Menurut Oky, poin penting dalam pengelolaan perhotelan adalah bagaimana kepuasan pelanggan (tamu hotel) tetap terjaga. Hal ini ditegaskan Oky saat membuka Sosialisasi Sertifikasi Hotel Layak Bencana di Hotel Aria Gajayana. "Tingkat kepuasan tamu berbanding lurus dengan okupansi. Review dan penilaian tamu akan sangat berpengaruh, maka dari itu hotel yang menyertakan jalur evakuasi, titik kumpul, hidran, smoke detector akan membuat pelanggan merasa aman," urainya. 

Meski sertifikasi ini belum akan diluncurkan dalam waktu dekat, namun Oky menyebut sertifikasi hotel layak bencana ini bermaksud membuat standarisasi keamanan bencana bagi bangunan publik. Dalam hal wilayah yang rentan bencana dapat diimbangi dengan dukungan infrastruktur yang ramah dan aman bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang berupaya mengadopsi model sertifikasi ini yang telah berlaku di negara-negara rawan bencana seperti Jepang dan Australia. "Untuk level Indonesia, Provinsi Bali telah melakukan hal serupa dan berjalan sejak 2016 lalu. Hal ini positif, namun belum segera diberlakukan tapi kita kaji dulu. Sekarang sosialisasinya saja dulu," imbuhnya.

General Manager Savana Hotel and Convention Malang Suprapto mengungkapkan bahwa pihaknya menyambut positif rencana sertifikasi tersebut. Dia mengatakan, negara-negara yang concern (peduli) bencana seperti Belanda, Jerman dan Selandia Baru malah mewajibkan kepemilikan sertifikat aman bencana bagi bangunan usaha yang melibatkan publik "Kalau BPBD bisa menginisiasi, sosialisasi bisa dimulai dari hotel ke hotel disertai simulasi," tukas Suprapto.

Acara yang berlangsung sehari ini mengundang 60 perwakilan hotel serta guest house. Selain materi dari bangunan tahan gempa dari DPUPR Kota Malang, juga diisi materi prosedur perizinan bangunan hotel dari DPMPTSP Kota Malang.