Banyak Pengembang Belum Serahkan Fasum Fasos, Pemkot Malang Lakukan Pendataan

Jun 17, 2019 14:51
Sidang paripurna DPRD Kota Malang (Pipit Anggraeni/MalangTIMES)
Sidang paripurna DPRD Kota Malang (Pipit Anggraeni/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di area perumahan masih banyak menuai protes dari warga. Pasalnya, tak jarang perumahan yang tak dapat menikmati fasum dan fasos secara maksimal. Beberapa di antaranya bahkan mengalami kerusakan dan tak dapat dibenahi dengan cepat.

Hal itu dikarenakan tak sedikit pengembang yang tidak langsung menyerahkan fasum dan fasos di area perumahan setelah usai melakukan pembangunan. Sehingga, Pemerintah Kota Malang merasa kesulitan membuat anggaran meski hanya sekadar untuk melakukan pemeliharaan  penerangan jalan umum (PJU).

Baca Juga : Jamin Nasib Tenaga Kerja, Disnaker-PMTSP Kota Malang Ajukan Skema Jaring Sosial

"Secara aturan fasum dan fasos harus diserahkan pengembang kepada pemerintah begitu usai melakukan pembangunan," kata Wali Kota Malang Sutiaji dalam sidang paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Wali Kota Malang atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2018, Senin (17/6/2019).

Namun sayangnya, masih ada banyak pengembang yang belum menyerahkan fasum dan fasos kepada Pemerintah Kota Malang sebagaimana ketentuan yang dibuat. Sehingga, secepatnya akan dilakukan pendataan terhadap beberapa fasum dan fasos di berbagai perumahan yang belum diserahkan. "Pendataan untuk fasum dan fasos segera dilakukan," terangnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Kota Malang fraksi PAN Lookh Mahfud menyarankan agar Pemkot Malang lebih proaktif dalam menyelesaikan permasalahan fasum dan fasos di berbagai perumahan. Sebab, sejauh ini ada banyak warga yang merasa masih susah untuk mengakses fasum dan fasos yang memang menjadi hak dalam perjanjian saat membeli hunian.

Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19

"Masalah fasum dan fosos di perumahan agar menjadi perhatian. Sehingga masyarakat dapat merasakan pembangunan yang dilakukan," jelas Mahfud.

Topik
MalangBerita MalangDPRD Kota MalangSidang paripurnaPenerangan Jalan UmumWali Kota MalangPemerintah Kota Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru