MALANGTIMES - Maraknya praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkup pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian khusus pemerintah. 

Karenanya, melalui Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) para ASN akan dilakukan monitoring melalui aplikasi Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI).

Kali ini, sekretaris daerah (Sekda) dan Badang Kepegawaian Daerah (BKD) se Jawa Timur dan Sumatera Utara dikumpulkan bersama untuk mendapatkan sosialisasi mengenai penerapan nilai dasar kode etik kode perilaku ASN.

Commisioner dan Chairman KASN, Sofian Effendi mengatakan jika prestasi ASN dalam daya saing nasional dari penialaian Internasional telah naik pada 11 tingkat.

Karenanya negara yang sebelumnya mendapatkan pendapatan dari menengah ke bawah menjadi negara dengan pendapatan menengah ke atas. 

"Untuk mempertahanka peringkat itu, terlebih kalau mau naik menjadi negara berpenghasilan tinggi mau tidak mau ya prestasi yang sudah dicapai saat ini harus ditingkatkan," ujar dia saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penerapan Nilai Dasar Kode Etik Kode Perilaku ASN dan Monitoring Pelaksanaan Aplikasi SIJAPTI (Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi) Tahun Anggaran 2019 di Hotel Atria Malang, Kamis (13/6).

Menurutnya, untuk para ASN tersebut sengaja dikumpulkan bersama agar saling berkoordinasi untuk saling meningkatkan prestasi.

Sehingga peningkatan kelas ekonomi pendapatan menengah keatas bisa menjadi pendapatan tinggi yang diprediksikan mencapai lima besar di dunia.

"Sebelum Indonesia tua renta itu saja sebenarnya. Kita kumpulkan Sekda, BKD dan sebagainya ini untuk ayo kita bekerjasama meningkatkan prestasi dalam bidang ASN tersebut. Itu saja sebenarnya," imbuhnya.

Karena memang kode etik di lingkup ASN ini sangat diperlukan, sehingga ke depan sebagai pejabat negara yang memiliki peranan penting bisa menjaga netralitas dan terhindar dari KKN.

"Mereka harus netralitas, karena itu harapan kami para Sekda inilah yang memiliki peranan penting untuk ASN kelas dunia," paparnya. 

Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan penerapan SIJAPTI juga mengenai Peraturan Pemerintah (PP) no 30 tahun 2019 yang mengatur mengenai manajemen kerja ASN.

"Nantinya juga kaitannya bagaimana orang itu akan mendapat tunjangan kinerja. SIJAPTI ini juga meminimalisir orang yang tidak memiliki kompetensi dan menduduki jabatan - jabatan yang sesungguhnya itu. Dan ini bisa di akses ubtuk umum, untuk membantu daerah - daerah semuanya," pungkas dia.