Ratusan karyawan RSUD Kanjuruhan membuat petisi meminta Mahendrajaya tetap menjadi Dirut setelah adanya mutasi dan digantikan Abdurachman kepada Wabup Malang Sanusi (3 dari kanan) (Ist)

Ratusan karyawan RSUD Kanjuruhan membuat petisi meminta Mahendrajaya tetap menjadi Dirut setelah adanya mutasi dan digantikan Abdurachman kepada Wabup Malang Sanusi (3 dari kanan) (Ist)



MALANGTIMES - Mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang dilakukan akhir Mei 2019 lalu, khususnya terkait perpindahan dan penggantian Direktur RSUD Kanjuruhan, menuai penolakan ratusan karyawan.

Ratusan karyawan RSUD Kanjuruhan melalui petisi bersama yang ditandatangani sekitar 616 orang di sebuah banner atau spanduk, meminta mutasi untuk ditinjau ulang. 

Terkait adanya pergantian Dirut RSUD Kanjuruhan yaitu drg Mahendrajaya kepada dr Abdurachman. 

Aksi petisi agar Mahendrajaya tetap dipertahankan sebagai Dirut RSUD Kanjuruhan didasarkan pada penilaian seluruh karyawan. 

Dimana, mereka menilai Mahendrajaya sudah terbukti memiliki komitmen tinggi membawa rumah sakit berplat merah ini 'lahir kembali'.

Salah satunya adalah membawa akreditasi RSUD Kanjuruhan pada level Paripurna.

Salah satu perwakilan karyawan RSUD Kanjuruhan menyampaikan, bahwa aksi yang meminta agar Mahendrajaya tetap dipertahankan menjadi Dirut, murni untuk membawa kemajuan RSUD Kanjuruhan, baik dari sisi manajemen maupun pelayanannya.

"Kami tegaskan, ini murni untuk kemajuan RSUD Kanjuruhan. Tidak ada kepentingan politis atau muatan tertentu dalam aspirasi ini," kata dr Dian Suprojo yang merupakan dokter spesialis THT, Senin (10/06/2019).

Dirinya juga mengatakan telah mengirim petisi tersebut kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai bahan pertimbangan Wabup Malang Sanusi.

Sebelum merebak dengan adanya penolakan karyawan RSUD Kanjuruhan terkait pergantian Dirut tersebut mutasi yang dilakukan itu juga mendapatkan respons dari Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LiRa) Malang, Zuhdy Achmadi.

Dimana, Didik sapaan Bupati LiRa Malang ini mengatakan, mutasi di RSUD Kanjuruhan terkesan dipaksakan dan sedikit terburu-buru.

Walaupun mutasi merupakan hak prerogatif seorang kepala daerah.

“Namun perlu dilihat siapa-siapa saja yang dimutasikan untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Enggak bisa lah sembarang orang kemudian digeser jabatanya, apalagi menduduki jabatan-jabatan tertentu,” ucap Didik saat itu.

Dirinya juga melanjutkan, mantan Kepala Dinas Kesehatan yang sebelum ditunjuk untuk menggantikan Mahendrajaya merupakan asisten perekonomian dan pembangunan. Juga masih meninggalkan beberapa permasalahan yang masih belum selesai (SP3) saat Abdurrahman masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang.

Pernyataan Didik pun sempat ditanggapi Sanusi. Dimana Plt Bupati Malang ini mengatakan mutasi yang dilakukan sudah melalui mekanisme dan evaluasi terhadap kinerja masing-masing pegawai.

Terkait kesan terburu-buru itupun Sanusi mengatakan, tidak benar. 

"Semua telah melalui proses dan mekanisme. Pembinaan terhadap PNS pun terus berjalan. Dan ini hasil penilaian dari tim baperjakat (badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan) serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah," ujar Sanusi saat menanggapi pernyataan Didik.

Di kesempatan berbeda, MalangTIMES mencoba untuk melakukan konfirmasi terhadap adanya petisi tersebut kepada Abdurachman. 

Sayangnya belum ada jawaban terkait adanya petisi ratusan karyawan RSUD Kanjuruhan yang meminta Mahendrajaya tetap menjadi Dirut. 

Pun di pihak BKD Kabupaten Malang belum bisa memberikan jawaban atas harapan besar ratusan karyawan RSUD Kanjuruhan.

End of content

No more pages to load