MALANGTIMES - Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Malang mengimbau agar para pedagang yang bedak atau kiosnya mendapatkan warning dengan penempelan stiker dalam pantauan Pemerintah Kota Malang, segera menyelesaikan kewajibannya sesegera mungkin.

Sebelumnya, pihak Disdag Kota Malang, melakukan warning kepada para pedagang penyewa bedak di empat pasar Kota Malang dengan penempelan stiker. Mulai dari Pasar Rakyat Bunul, Pasar Rakyat Bareng, Pasar Rakyat Klojen dan Pasar Rakyat Gadang Lama.

Dari empat pasar tersebut, pihak Disdag melakukan warning kepada sekitar 156 pedagang yang melakukan tunggakan iuran retribusi maupun mereka yang melanggar ketertiban dengan alih fungsi kios.

Kepala Disdag Kota Malang, Wahyu Setianto menjelaskan, jika para pemilik kios yang menunggak iuran maupun melanggar tata tertib, dilakukan warning dengan penempelan stiker pada kios atau bedak mereka.

"Selama tiga bulan, sejak dilakukannya warning, penempelan stiker, pedagang  diminta untuk segera menyelesaikan administrasinya," bebernya.

Lebih lanjut dijelaskan, jika tidak segera menyelesaikan tanggungannya, maka konsekuensinya pedagang bisa saja kehilangan bedak tempat mereka berjualan. Sebab, bedak tersebut bisa saja dialihkan ke pedagang lain.

"Jika tidak segera diselesaikan administrasinya, maka bedak atau kios mereka akan ditarik pemkot. Bisa saja disewakan kepada yang lain. Sebab di sini bedak atau kios merupakan aset pemkot, pedagang tidak punya hak memiliki," paparnPP.

Dijelaskan Wahyu, jika mereka yang mendapatkan warning ini, kebanyakan adalah  yang belum membayar iuran retribusi secara penuh. Seperti misalnya ada pedagang yang seharusnya membayar Rp 16 ribu, hanya membayar Rp 7 ribu. Sehingga masih ada kekurangan Rp 9 ribu.

"Dan ini jika dikalikan selama beberapa bulan, tentu jumlahnya cukup banyak. Makanya kami imbau untuk segera menyelesaikannya. Karena semua demi kenyamanan bersama," bebernya.

Kemudian, lanjut Wahyu, pelanggaran lain adalah, alih fungsi dari bedak atau kios. Sebab beberapa pedagang menjadikan kios atau bedak yang mereka sewa menjadi sebuah gudang penyimpanan barang. Padahal dalam aturan hal tersebut tidak diperbolehkan.

"Makanya harus dikembalikan sesuai keperuntukannya seperti semula. Mereka sebelumnya juga sudah sering kami imbau, namun masih belum ada tindak lanjutnya. Makanya kami lakukan langkah ini," pungkasnya.