Mobil Dinas yang terparkir di Halaman Balai Kota Malang (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Mobil Dinas yang terparkir di Halaman Balai Kota Malang (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Sama seperti tahun - tahun sebelumnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerja Pemerintah Kota (Pemkot) Malang 'haram' gunakan mobil dinas. Sesuai dengan instruksi pemerintah pusat, ASN yang nekat membawa mobil dinas akan mendapat sanksi.

Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan, aturan tidak menggunakan mobil dinas bagi kepentingan pribadi sudah jelas dan mengikat. Pemkot Malang pun meminta agar ASN tidak melanggar aturan yang dibuat itu. Terlebih jika sampai mengganti plat kendaraan dinas.

Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19

"Ini kembali pada pribadi masing-masing. Kalau sampai ada yang mengganti plat, maka urusannya sudah dengan kepolisian. Karena plat mobil dinas memang tidak boleh diganti," tegasnya pada wartawan belum lama ini.

Sutiaji menyampaikan, selama libur lebaran, setiap mobil dinas yang melekat sementara waktu dapat disimpan di rumah ASN yang bersangkutan. Karena berdasarkan pengalaman tahun lalu, tidak ada tempat yang cukup memadai untuk menampung kendaraan dinas yang ada.

"Waktunya juga lama, seminggu. Jadi disimpan di rumah masing-masing. Tapi tetap tidak boleh untuk mudik," imbuhnya.

Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya

Menurutnya, sanksi bagi ASN yang melekat sudah diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2015. Aturan yang dilanggar akan diakumulasi dan dapat berpengaruh pada proses kenaikan jabatan yang bersangkutan. Karena semua telah terdata.