Tengah : M Hidayat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Disdik Kab Malang)
Tengah : M Hidayat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Disdik Kab Malang)

MALANGTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang kembali membuat rencana dalam meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT). Yakni, berencana meningkatkan jumlah honorarium yang saat ini sebesar Rp 1,2 juta menjadi minimal Rp 2 juta di tahun 2020 datang.

Baca Juga : Warga Terdampak Covid-19 di Kabupaten Malang, Bakal Dapat Pasokan Makanan Dapur Keliling

Rencana tersebut sebagai wujud kepedulian yang kerap dilontarkan Wakil Bupati (Wabup) Malang Sanusi terkait keberadaan GTT/PTT yang telah sama-sama bekerja membangun Kabupaten Malang.

Melalui peningkatan honor GTT/PTT di tahun 2020 itu, didasari juga dengan instruksi Wabup Malang untuk segera melakukan maping ulang GTT dan PTT kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Maka rencana penambahan honor tersebut akan semakin memberi tingkat kesejahteraan bagi GTT/PTT.

Tapi, untuk menerima honor tersebut, ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh GTT/PTT. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang M Hidayat, yaitu GTT harus memenuhi 24 jam mata pelajaran.

"GTT harus memenuhi itu untuk dikompensasikan dengan honorarium yang akan distandarkan dengan Perbup. Minimal dua juta rupiah," kata Dayat sapaan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Bukan hanya harus memenuhi syarat tersebut, GTT/PTT juga dituntut untuk memenuhi persyaratan yang ada di E-Presensi. Sebuah aplikasi berbasis online yang telah diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Serta GTT/PTT liniear dengan bidang yang jadi tugasnya.

"Jadi memang beberapa syarat itulah yang masuk pe-maping-an GTT/PTT. Sehingga saat Pemkab Malang meningkatkan honor lagi dasarnya lebih kuat dan berbasis pada kinerja juga," ucap Dayat.

Baca Juga : Dinsos-P3AP2KB Salurkan Bantuan bagi 1.666 Warga Miskin

Selain menyampaikan terkait rencana honor GTT/PTT tahun 2020 yang akan kembali naik. Dayat juga menegaskan, bahwa maping GTT/PTT juga memiliki konsekuensi tersendiri. Khususnya kepada kepala sekolah (Kasek) yang tidak lagi bisa melakukan rekrutmen GTT/PTT secara langsung. 

Kasek wajib terlebih dahulu mengusulkan hal tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Pengusulan tersebut berhubungan dngan jumlah guru pensiun, guru mata pelajaran yang kurang serta data lain. 

"Setelah itu serahkan ke kami untuk dilakukan legalisir," ujar Dayat yang juga menegaskan , rekrutmen GTT/PTT wajib memperhatikan kapasitas kebutuhan sekolah. Soalnya banyak terjadi kasus akumulasi jumlah GTT  melebihi kapasitas kebutuhan sekolah dan ironisnya kepala sekolah masih menambah GTT. 

Terkait hal penting lainnya, yaitu GTT/PTT wajib linier dengan tugasnya, juga menjadi perhatian Dinas Pendidikan. Dayat menegaskan GTT/PTT baru yang tidak linier seharusnya tidak diakomodir oleh sekolah. Kepala sekolah, lanjutnya, perlu memberikan pemahaman bahwa GTT/PTT yang tidak linier tidak akan diangkat menjadi PNS maupun P3K.

“Perlu dikomunikasikan bahwa  GTT/PTT tidak akan diangkat jika tidak linier. Lebih baik mencari tempat lain apalagi masih muda dan masa depannya panjang. Soalnya, PNS dan P3K membututuhkan tenaga yang linier. Tapi bagi yang sudah mengabdi puluhan tahun, ya sudah terima apa adanya,” pungkasnya Dayat.