Ilustrasi (Foto: Shutterstock.com)
Ilustrasi (Foto: Shutterstock.com)

MALANGTIMES - Mulai Ramadan 1440 H/2019 ini Badan Amil Zakat (Baznas) Kota Malang membuka pengumpulan zakat fitrah bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Hanya saja, hingga sepekan menjelang Lebaran, minat para pegawai negeri menyalurkan melalui Baznas masih minim. 
 

Kepala Baznas Kota Malang Sapardi mengungkapkan bahwa penghimpunan zakat fitrah tersebut sebenarnya telah dibuka sejak awal Ramadan. "Sudah kami edarkan surat pemberitahuannya ke dinas-dinas dan juga instansi vertikal. Sifatnya imbauan dan ajakan bahwa kami siap menerima dan menyalurkan zakat fitrah," ujarnya. 
 

Baca Juga : Menag Minta Tarawih Dilakukan di Rumah, Salat Id Ditiadakan, dan Halal Bihalal Online

Harapannya, lanjut Sapardi, para penggawa pemerintah itu bisa menyalurkan zakat pada para mustahiq melalui lembaga zakat pelat merah itu. "Kan memang tugas Baznas. Tapi sampai awal pekan ini, jumlah yang masuk belum signifikan. Baru puluhan orang saja," tuturnya. 

Padahal, jumlah ASN di Pemkot Malang saat ini mencapai sekitar 7 ribu orang. "Puncaknya ya mungkin Jumat (31/5/2019) besok lah karena kan Sabtu mulai cuti bersama. Tetapi mungkin belum banyak yang tahu karena kan baru tahun ini," katanya. 

Hanya, Sapardi menyatakan bahwa Baznas Kota Malang membuka pelayanan hingga tanggal 4 Juni atau H-1 Lebaran. Dengan pembukaan posko zakat ini, pihaknya juga ingin melihat berapa potensi PNS yang mau zakat fitrah. 
 

Bagi para pembayar zakat, Baznas memberikan dua pilihan. Baik menggunakan barang berupa beras 2,5 kilogram atau uang Rp 30 ribu. "Meski ada daerah lain yang mematok Rp 40 ribu, tetapi di Malang saya lihat di pasaran, beras yang harga Rp 12 ribu per kilogram itu sudah bagus. Masyarakat umum juga boleh menyalurkan ke sini," ungkapnya. 
 

Baca Juga : NU-Muhammadiyah Sepakat Imbau Warga Kota Malang Ibadah di Rumah Saja

Selain itu, saat ini Baznas juga tengah melakukan pendataan sekaligus pembentukan unit pengumpul zakat (UPZ) di masing-masing masjid. "Kan sebenarnya yang mendapat mandat dari pemerintah itu kan Baznas. Di masjid-masjid itu kan sifatnya panitia, ke depan kami ingin menata penyaluran zakat di masyarakat ini lebih baik dan tentunya sesuai syariah," ujarnya.