Wabup Malang Sanusi berjanji membebaskan SPP dan menaikkan insentif GTT Kemenag  tahun 2020 mendatang. (MalangTIMES)
Wabup Malang Sanusi berjanji membebaskan SPP dan menaikkan insentif GTT Kemenag tahun 2020 mendatang. (MalangTIMES)

MALANGTIMES - Roda pemerintahan Kabupaten Malang di bawah pasangan Rendra Kresna-Sanusi tinggal hitungan satu tahun lebih selesai. Sedangkan berbagai target Pemkab Malang, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan, masih membutuhkan penanganan kebijakan mendalam. Roda pemerintahan pun berjalan pincang sejak Rendra tidak lagi menjadi Bupati Malang.

Kini, di tangan Sanusi, wakil bupati (wabup) Malang yang juga plt bupati Malang, target- target tersebut disampirkan. Khususnya terkait sektor pendidikan yang perlu adanya kebijakan pemimpin dalam rangka pemerataan dan peningkatan kualitas di Kabupaten Malang.

Satu kebijakan Sanusi untuk mewujudkan pemerataan pendidikan adalah dengan rencana membebaskan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) di tingkat dasar dan menengah. Baik negeri, swasta maupun yang sederajat.
"Kami rencanakan tahun 2020 bisa dilaksanakan. Ini sebagai upaya Pemkab Malang meraih pemerataan hak bersekolah masyarakat. Jangan sampai ada generasi kita tidak bisa sekolah karena tidak bisa bayar SPP atau sumbangan lainnya," kata Sanusi dalam setiap kegiatan yang dihadirinya.

Rencana menggratiskan SPP bagi sekitar 300 ribu anak sekolah dasar (SD), SMP dan sederajat tersebut akan menyerap anggaran daerah sekitar Rp 90 miliar. "Ini sudah dibicarakan dan saya instruksikan ke tim anggaran untuk dihitung kebutuhan anggarannya. Tapi dari hitungan kasar kita mampu untuk menjalankan program bebas SPP," ujar Sanusi.

Dia menegaskan, tahun 2020 sebagai tahun selesainya amanah yang diemban dari rakyat kepada dirinya sebagai Wabup Malang, akan benar-benar difokuskan pada sektor pendidikan.
Pasalnya, pendidikan dasar  merupakan basis terciptanya generasi yang pintar dan berakhlak mulia di masa depan. Pendidikan juga sebagai pintu bagi tumbuhnya para pemimpin pada nantinya di Bumi Arema. "Maka, saya dorong terus keberpihakan Pemkab Malang dalam sektor pendidikan ini," tegasnya.

Bukan hanya memberikan keringanan kepada masyarakat untuk bisa mengakses pendidikan secara merata. Sanusi juga memiliki program di tahun 2020 datang juga akan menguatkan kepedulian Pemkab Malang atas insentif bagi para guru GTT, khususnya di bawah Kementerian Agama (Kemenag). 

Sedangkan untuk GTT/PTT di bawah naungan Dinas Pendidikan, untuk insentifnya sudah berjalan di tahun 2018 ini. Yakni dengan adanya penambahan insentif mencapai 50 persen dari tahun-tahun sebelumnya.

Tahun 2020 datang, Sanusi menegaskan akan juga memberikan bantuan pada GTT Kemenag dalam insentifnya per bulan. Politikus PKB ini menjanjikan adanya tambahan insentif sebesar Rp 100 ribu per bulannya.

"Jadi tahun depan GTT Kemenag dapat insentif Rp 400 ribu. Saya sudah meminta untuk menghitung kebutuhan kepada tim anggaran daerah. Totalnya untuk insentif GTT Kemenag mencapai Rp 48 Miliar" ujarnya.

Seperti diketahui, upah GTT Kemenag Kabupaten Malang, sebesar Rp 300 ribu per bulannya. Walaupun ada tunjangan profesi dari pemerintah melalui Kemenag, yaitu sebesar Rp 1,5 juta per bulan, tapi tentunya tidak bisa dinikmati oleh seluruh GTT.

Sanusi juga menegaskan, penambahan insentif itu walau masih terbilang belum ideal tapi diharapkan bisa menjadi penyemangat GTT untuk memberikan yang terbaik bagi para siswa didiknya. "Sehingga kualitas pendidikan terus naik dan pendidikan juga merata di Kabupaten Malang," pungkasnya.