MALANGTIMES - Setiap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), terutama kategori produk konsumsi, wajib mengantongi sertifikat produk industri rumah tangga (PIRT) untuk menjamin keamanan pangan. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Di Kota Malang, ada program fasilitasi gratis bagi para pengusaha pemula yang ingin mendapatkan izin. 

Kasi Perlindungan Usaha Dinkop dan Usaha Mikro Kota Malang Sri Widarti mengungkapkan, penerapan izin itu untuk meningkatkan daya saing produk dan bentuk pengawasan terhadap kualitas. "Karena yang paling dasar dan yang wajib itu sertifikat PIRT. Baru kemudian mengurus izin edar BPOM maupun sertifikat halal. Biar aman, harusnya semua dilengkapi," tutur dia. 

Widarti menerangkan, selama ini masih banyak pengusaha pemula yang tidak mendahulukan masalah perizinan saat mulai melakukan produksi. Padahal, dengan produk yang bersertifikat justru memiliki legalitas untuk menargetkan pasar yang lebih luas. "Rata-rata yang penting jalan dulu, produksi dulu. Soal izin nanti-nanti saja kalau sudah butuh. Padahal kalau sudah punya izin, mau kirim ke mana saja, pameran di mana saja, bisa lebih punya nilai tawar ke konsumen," urainya.

Berdasarkan data Dinkop dan Usaha Mikro Kota Malang, ada sebanyak 1.734 usaha mikro binaan yang bergerak di kategori makanan dan minuman (mamin). Paling banyak, berada di wilayah Kecamatan Lowokwaru, yakni ada 954 usaha. Disusul Kecamatan Sukun 234 usaha, Blimbing 195 usaha, Klojen 193 usaha, dan Kedungkandang 167 usaha.

 "Yang paling banyak di Lowokwaru karena di sana kan pusat mahasiswa dan usaha kuliner. Dari total binaan ini, sudah 95 persen punya PIRT," tambahnya. 

Menurut Widarti, dinasnya memiliki program pendampingan pengurusan perizinan, termasuk PIRT. Pendampingan itu dilakukan agar produksi usaha sudah sesuai dengan persyaratan minimal yang harus dipenuhi. 

"Pendampingan ini gratis. Bisa datang dan daftar langsung. Atau kan kalau anak-anak muda itu bisa lihat di Facebook, Instagram. Nomor WhatsApp juga ada," terangnya.

Pembinaan tersebut juga meliputi soal packaging atau kemasan produk, standar mutu, kemananan bahan pangan, ada sebagainya. "Nanti akan kami arahkan. Misalnya proses verifikasi PIRT yang dilakukan Dinas Kesehatan, kan ada cek lokasi. Soal standar kebersihan, steril, higienis dan lain-lain itu akan diberi tahu. Sehingga, saat Dinkes melakukan pengecekan, tidak lagi banyak minus," pungkasnya.