Jejak Wabup Malang Sanusi dalam mengendalikan setir pemerintahan Kabupaten Malang (dok MalangTIMES)
Jejak Wabup Malang Sanusi dalam mengendalikan setir pemerintahan Kabupaten Malang (dok MalangTIMES)

MALANGTIMES - Selasa, 16 Oktober 2018 lalu di gedung Negara Grahadi Surabaya, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo (saat itu, red) menyerahkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri terkait pelaksana tugas (Plt) Bupati.

Acara penyerahan SK Mendagri tersebut dilaksanakan secara sederhana dan dihadiri Ketua DPRD, Kejari yang mewakili Dandim 0818 serta Kapolres Malang.

Baca Juga : Tangkal Covid, Pemkab Malang Sediakan Safe House di Seluruh Desa

Penyerahan SK Mendagri sebagai Plt Bupati kepada Sanusi didasarkan pada kebutuhan mendesak dalam pemerintahan yang tidak boleh terhenti begitu saja. 

Banyak pekerjaan rumah yang harus dijalankan, sepeninggal Bupati Malang Rendra Kresna yang di tahan KPK.

Hal ini pula yang membuat Sanusi, sehari setelah menerima SK Plt Bupati menggelar rapat koordinasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). 

"Rakor ini terkait  masalah pemantapan program-program untuk lebih diintensifkan serta pelayanan publik yang harus ditingkatkan lagi. Jangan dengan adanya begini, lalu pelayanan publiknya melemah," ujar Sanusi waktu itu.

Setir pemerintah kabupaten Malang pun berada di tangan Sanusi. 

Berbagai program yang belum tuntas di tahun 2018 dikejar untuk mencapai target. Khususnya di tiga program strategis Kabupaten Malang, yaitu pengentasan kemiskinan, optimalisasi pariwisata dan daya dukung lingkungan hidup.

Beberapa program kerja era Rendra, misalnya Bina Desa pun dimodifikasi dalam kondisi roda pemerintah yang sempat terlihat tiarap. 

Sanusi menggantinya dengan Gema Desa yang memangkas waktu program yang biasanya dilakukan 2 hari menjadi 1 hari penuh di tingkat desa. 

Gema Desa pun berjalan sampai tahun 2019 di beberapa desa. 

Gema Desa program kelanjutan Bina Desa yang terus berjalan di bawah Wabup Malang Sanusi (dok MalangTIMES)

Satu program telah berjalan, persoalan mencuat terkait angka stunting di November 2018. 

Lepas dari pro dan kontranya, data dari Dinas Kesehatan yang disampaikan Sanusi membuat banyak pihak tercengang.

Terdapat 30.323, dari total 154.188 balita di Kabupaten Malang  yang mengalami masalah kurang gizi kronis karens asupan gizi kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai kebutuhan gizi.

Dengan rincian jumlah balita yang mengalami stunting kategori sangat pendek sebanyak 9.359 dan kategori pendek 20.964 balita. 

Bayi stunting tersebut tersebar di 33 kecamatan di Kabupaten Malang. 

Terbanyak ditemukan di wilayah kecamatan Ngajum, yaitu sebanyak 285 balita.

Baca Juga : Pemprov Jatim Buka Posko Pendampingan Pendaftaran Program Kartu Prakerja di 56 Lokasi

"Dengan angka stunting itu, saya instruksikan kepada OPD terkait untuk mengentaskannya. Tahun 2019 ini saya targetkan ada penurunan 10 persen dari total 20 persen di tahun 2018," ujar Sanusi yang juga mengambil kebijakan terkait sektor kesehatan melalui pembiayaan kesehatan bagi warga miskin Kabupaten Malang.

Dimana Pemkab Malang tahun 2019 menggelontorkan dana sebesar Rp 60 miliar untuk memback-up 160 ribu warga miskin yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Di sektor pendidikan pun beberapa kebijakan Sanusi terbilang berani. 

Dirinya bahkan benar-benar siap untuk mengawal anggaran pendidikan sehingga bisa mencapai mutu pendidikan berkualitas. Baik dari sisi infrastruktur maupun berbagai beasiswa dan bantuan lainnya untuk kemajuan dunia pendidikan.

Misalnya, terkait kenaikan insentif guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) yang telah ditandatanganinya. 

Dimana, Sanusi menaikkan sekitar 50 persen insentif itu dari Rp 600 ribu menjadi Rp 1,2 juta per orang/tahun.

"Ini belum maksimal memang, tapi kita coba bertahap untuk ini. Yang pasti pemkab Malang komitmen memajukan dunia pendidikan dalam setiap lini," ucapnya.

Bagaimana di sektor pariwisata? Sanusi pun mencoba memberikan jejaknya untuk menguatkan dan meningkatkan dunia pariwisata di Kabupaten Malang.

Selain melanjutkan pengawalan rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus  (KEK) Singosari ia juga dalam setiap kunjungan kerjanya terus mendorong masyarakat untuk berkreasi dan mengolah sumber daya yang ada di berbagai perdesaan. 

Terakhir, Sanusi juga menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk bisa meneruskan pembangunan tol sampai wilayah Kepanjen.

"Dan beliau menyanggupi adanya rencana kelanjutan tol sampai ke Kepanjen. Ini akan semakin membuka akses ke wilayah pariwisata kita," urainya.

Berbagai jejak Sanusi dalam mengendalikan setir pemerintahan masih memiliki waktu sampai 2020. 

Dimana kemahirannya akan diuji dalam waktu yang tinggal sekitar 1,5 tahun lagi dalam mewujudkan tiga target program strategis Kabupaten Malang.