MALANGTIMES - Sebelum dilakukannya pemerataan pendidikan yang digencarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI melalui sistem zonasi, kompetensi menjadi alat ukur apakah calon peserta didik diterima atau tidak untuk masuk ke sekolah. 

Tentunya ini merupakan sistem yang tak jarang merugikan peserta didik. Hal ini dinyatakan oleh Wali Kota Malang Sutiaji dalam Rapat Koordinasi Penyelenggara Sekolah (ketua yayasan dan kepala sekolah swasta) di aula Dinas Pendidikan Kota Malang, Rabu (29/5/2019).

"Dulu kompetensi itu menjadi alat ukur orang itu tidak bisa masuk sekolah. Jadi anak bodoh selamanya bodoh," ujarnya.

Tentu saja hal itu tidak adil. Sebab, pendidikan merupakan hak anak bangsa. Pada pasal 9 (1), UU 23/2002 juga tertulis bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Sutiaji pun menceritakan kisah kasus yang pernah terjadi mengenai prestasi akademik anak yang mengalami penurunan yang signifikan.

"Ada anak yang dulu nilai rapornya bagus ternyata NUN (Nilai Ujian Nasional) nya jelek. Karena mungkin pada waktu itu, usut punya usut, bukan hanya karena sakit, mungkin orang tuanya gegeran," kisahnya.

"Sehingga kita seakan-akan menghukum anak kita hanya gara-gara beberapa hari saja," lanjutnya.

Hanya karena nilai NUN yang jeblok, prestasi siswa sebelumnya jadi tidak dipedulikan. Sehingga, lanjut Sutiaji, Kementerian Dalam Negeri dan Kemendikbud menyampaikan bahwa sampai ke SMA, mestinya jalur kompetensi tidak boleh diterapkan.

Hal ini tertera dalam Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru poin ke-6 dan ke-7.

Poin ke-6 tertulis, "Memastikan sekolah tidak melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar".

Sedangkan poin ke-7 tertulis, "Memastikan sekolah tidak menjadikan nilai Ujian Nasional (UN) menjadi syarat seleksi untuk jalur zonasi dan perpindahan tugas orang tua/wali dan hasil UN hanya menjadi syarat administrasi dalam PPDB sesuai dengan amanat Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang PPDB pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan".

Lebih lanjut Sutiaji menegaskan, pemerataan pendidikan ini adalah tugas seluruh stakeholder untuk sukses menuju ke Wajar (Wajib Belajar) 12 tahun.

"Sekarang 9 tahun, maka yang harus dijawab, jangan sampai anak tidak bisa masuk sekolah gara-gara dia anak orang miskin, baik swasta maupun negeri," tandasnya.

Untuk diketahui, zonasi sendiri akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah pendidikan, seperti masalah kurikulum, sarana prasarana, sebaran peserta didik, sebaran guru, hingga kualitas guru.