Mobil dinas Pemkab Malang  dimungkinkan masih bisa dipakai karyawan untuk mudik dan libur Lebaran. (dok MalangTIMES)
Mobil dinas Pemkab Malang dimungkinkan masih bisa dipakai karyawan untuk mudik dan libur Lebaran. (dok MalangTIMES)

MALANGTIMES - Badan Kepegawaian Negara ( BKN) secara resmi melarang pegawai atau karyawannya menggunakan mobil dinas untuk mudik. Larangan tersebut termaktub dalam Surat Edaran (SE) Bernomor K26-30/V 71-2/99 yang mengatur tentang Pencegahan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan pada Hari Raya Keagamaan.

Walaupun mengikat secara internal di lingkupnya, SE BKN kerap disalin oleh kementerian/lembaga/daerah (K/L/D) dan dijadikan juga kebijakan terkait gratifikasi dan pemakaian mobil dinas untuk mudik. Pihak BKN pun memperbolehkan SE itu disalin oleh K/L/D.

"Biasanya di-copas (copy-paste) oleh K/L/D. Sudah banyak yang menerbitkan edaran sejenis ini juga," kata Mohammad Ridwan, kepala Biro Humas BKN seperti dilansir kompas.com.

Terkait mobil dinas yang dilarang dipakai untuk mudik, BKN bersandar pada aturan yang menyatakan, PNS atau penyelenggara negara dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan. "Jadi, karena kendaraan dinas merupakan salah satu fasilitas milik negara, BKN kemudian melarang penggunaannya untuk kepentingan nonkedinasan seperti perayaan hari raya," tegas Ridwan. 

Apabila tetap dilanggar, maka tindakan tersebut juga dapat dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui laman www.kpk.go.id/gratifikasi.

Lantas bagaimana dengan kebijakan pemakaian mobil dinas di Kabupaten Malang? Apakah Pemerintah Kabupaten Malang memberikan izin untuk karyawannya memakai mobil dinas untuk mudik seperti tahun lalu?

Didik Budi Moeljono, sekretaris daerah (sekda) Kabupaten Malang, sempat menyampaikan pihaknya masih menunggu adanya kebijakan dari pemerintah pusat terkait hal tersebut, beberapa waktu lalu. "Kami masih menunggu kepastian adanya kebijakan dari pusat," ujarnya.

Dia sempat memperbolehkan pejabat dan karyawan Pemkab Malang menggunakan mobil dinas saat mudik dan libur Lebaran dengan alasan faktor keamanan. "Kalau di parkir di kantor, siapa yang menjamin keamanannya. Terus jika rusak, siapa yang bertanggung jawab?," ucap Didik yang mencontohkan pengalaman beberapa tahun lalu, beberapa mobil dinas mengalami kerusakan akibat didiamkan selama libur Lebaran. 

"Kami tidak ingin itu terjadi. Karena itu, kami memperbolehkan mobil dinas dibawa pulang, kecuali mobil operasional. Seperti mobil PMK, ambulans, mobil pengawalan satpol PP. Itu tidak boleh," imbuhnya.

Walau tidak melarang pemakaian mobil dinas untuk mudik, Didik secara tegas mengatakan ada syarat-syarat dalam memakai mobil donasi itu. Yakni, tidak  diperbolehkan mengubah bentuk apa pun dari mobil, termasuk plat nomor. Pemakai juga wajib merawat mobil yang dipakainya. Bila beberapa syarat tersebut dilanggar, maka sanksi tegas akan diberlakukan. 

"Kalau waktu servis saat pakai, ya wajib dilakukan dengan dana pribadinya. Saat nanti mobil kembali, kami akan memeriksanya," pungkas Didik.