H-7 Lebaran Belum Terima THR, Karyawan Bisa Lapor di Pos Pengaduan Disnaker

May 28, 2019 15:09
Ilustrasi Buruh pabrik (ANTARA)
Ilustrasi Buruh pabrik (ANTARA)

MALANGTIMES - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) telah menetapkan bahwa setiap perusahaan wajib memberikan tunjangan hari raya (THR) paling lambat H-7 Hari Raya Idul Fitri. Karyawan yang tidak mendapatkan haknya pada hari tersebut bisa langsung melakukan laporan kepada pos pengaduan THR yang difasilitasi pemerintah daerah (pemda). 

Seperti di Kota Malang, buruh yang tidak segera mendapatkan THR bisa langsung melapor ke pos pengaduan THR yang didirikan di kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Malang. "Dari laporan itu, pemerintah akan segera menindaklanjuti dengan menegur perusahaan yang tak kunjung memberikan THR kepada karyawannya," ujar Plt Kepala Disnaker Kota Malang Supranoto. 

Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya

Di wilayah tersebut, lanjut Supranoto, ada sekitar 250 perusahaan yang terdaftar dan wajib memberikan THR. "Kalau sampai H-7 Lebaran tidak segera memberikan THR, akan kami laporkan ke pengawas di Disnaker Provinsi Jatim," ucapnya. 

Pos pengaduan tersebut, sambung dia, beroperasi sejak awal pekan ini hingga H-1 Lebaran mendatang. "Karyawan yang belum dapat THR bisa langsung lapor ke posko, nanti akan ada tindak lanjut. Kami beroperasi pada jam kerja," ungkapnya.

Kasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (P2HI) Disnaker Kota Malang M. Damhudi menambahkan bahwa berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, ada saja perusahaan yang mokong. "Tahun lalu mendekati hari raya kami melakukan sidak ke beberapa perusahaan. Kami bersama Disnakertrans Jawa Timur mendapat laporan soal keterlambatan pemberian THR," ujarnya. 

Baca Juga : Pemprov Jatim Buka Posko Pendampingan Pendaftaran Program Kartu Prakerja di 56 Lokasi

Di lapangan, juga ditemui perusahaan-perusahaan yang memberikan THR tidak sesuai ketentuan. Misalnya hanya memberikan bingkisan parsel berisi kue Lebaran. "Nantinya perusahaan-perusahaan yang mokong akan kami panggil. Apalagi ada ketentuan bagi yang terlambat membayar THP akan dikenai sanksi administratif dan juga denda," tandasnya. 

Topik
MalangBerita MalangMenteri KetenagakerjaanTunjangan Hari RayaHari Raya Idul FitriDinas Tenaga Kerja Kota MalangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru