Gara-GaraTiga Hari Pembatasan Akses Medsos, Rp 681 Miliar Menguap dari Perdagangan Online

MALANGTIMES - Beberapa pekan lalu, tepatnya tanggal 22/05/2019, pemerintah mengambil kebijakan pembatasan akses media sosial (medsos) di beberapa wilayah IndonesiKS

 Pembatasan akses tersebut dalam upaya membendung maraknya kabar hoaks, berupa video maupun gambar paska kerusuhan demo 22 Mei 2018 lalu.

Kebijakan tersebut satu sisi dimaklumi masyarakat. Sisi lainnya ternyata berdampak cukup signifikan terhadap masyarakat yang mengandalkan usahanya melalui medsos.

Hanya tiga hari kebijakan diterapkan, tercatat dari data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) telah membuat kerugian cukup besar bagi transaksi online. Indef memperkirakan kerugian selama tiga hari sekitar Rp 681 miliar.

Dengan asumsi, sebanyak 66 persen transaksi jual beli online terjadi di platform medsos, seperti Instagram, Facebook dan Whatsapp. Hanya 16 persen transaksi lewat marketplace, berdasarkan riset Ideas tahun 2017. Dimana dari asumsi tersebut, nilai transaksi e-Commerce berdasar riset Indef di tahun 2019 diperkirakan mencapai US$ 8,7 miliar atau Rp 126 triliun. Dibagi 365 hari rata rata Rp 345 miliar per hari. 

Jumlah pendapatan tersebut, 66 persennya adalah senilai Rp 227 miliar. Dengan tiga hari adanya pembatasan akses medsos, maka kerugian para pedagang di dunia maya (dumay) ini mencapai Rp 681 miliar.


Bukan hanya para pedagang dumay yang terkena imbas itu. Dari data yang dilansir mesin analisa media sosial Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, didapatkan hasil terkait tujuan pembatasan akses medsos. Yakni, penyebaran berita hoaks tidak masif, setelah terjadi demo yang berakhir rusuh pada tanggal 21 Mei 2019. Serta terkait percakapan atas dua tokoh sentral politik nasional saat ini yaitu Calon Presiden (Capres) Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

Dimana, Ismail Fahm, pendiri mesin analisa media sosial Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, menyatakan, secara umum tren percakapan tentang kedua tokoh yang menjadi sentral dalam pemilu dan demo tetap tinggi di Twitter, media online, Facebook, Instagram, maupun YouTube.

"Secara umum tren menunjukkan bahwa tak tampak adanya pengurangan yang signifikan dalam total percakapan di keseluruhan kanal. Hanya kanal WA yang mengalami penurunan signifikan," ucap Ismail. 

Setelah pembatasan dimulai, percakapan tentang kedua tokoh Jokowi dan Prabowo di kanal WA turun antara 42% hingga 76%. Tapi kembali naik drastis, setelah pembatasan dibuka pada 25 Mei 2019.

"Jika tujuan pembatasan ini untuk mengurangi penyebaran informasi dan material foto dan video di media sosial seperti Twitter, Facebook, IG dan YouTube, sepertinya dampaknya tidak terlalu besar. Namun untuk WhatsApp, tujuan ini cukup berhasil," urai Ismail.


Di media online, bahkan pembatasan akses medsos terkait Jokowi dan Prabowo relatif tinggi dan tidak tampak adanya pengaruh. Pada akhir tanggal 24 Mei 2019, tren mereka naik menyamai tren pada tanggal 21 Mei 2019 pada saat kejadian demo. 


Secara umum, lanjut Ismail, kalau digabungkan semua percakapan di semua kanal, puncak percakapan terjadi pada tanggal 22 Mei 2019 pukul 13:00 dan 15:00 tentang Prabowo- Sandi. Di tanggal 23 dan 24 Mei percakapan tentang mereka relatif masih tinggi.

"Bisa disimpulkan bahwa pemberitaan di media online tidak terpengaruh oleh pembatasan di medsos. Peristiwa di lapangan tetap bisa disampaikan dan diberitakan. Artinya, saat itu media online memegang peranan yang sangat penting," simpul Ismail.


Di kesempatan berbeda, pengamat telekomunikasi Heru Sutadi menilai pembatasan akses ke medsos tak efektif. Bahkan merugikan masyarakat, operator, hingga reputasi pemerintah.

Heru mencontohkan, untuk pedagang mengalami kerugian sampai ratusan miliar dalam tiga hari. Sedangkan untuk operator walau trafik turun, tetapi pusing kelola trafik dan malah bisa kena somasi karena menurunkan kualitas layanan. 


"Untuk pemerintah yang paling rugi. Karena pembatasan akses ke sumber informasi itu kebanyakan dilakukan negara penganut sistem monarki dan sosialis. Bukan negara demokrasi seperti kita," ujarnya.

Banyak masyarakat yang akhirnya juga beralih ke aplikasi lain yang rawan terjadinya kejahatan dumay. Seperti Virtual Private Network (VPN) yang hanya butuh tiga hari telah menyebabkan beberapa warga kehilangan uang di rekening karena disadap berbagai identitas privasinya.

"Ini jadi seperti memindahkan masalah dan malah bikin makin tak terkontrol," pungkasnya.

Top