Wabup Malang Sanusi (kanan) menerima opini WTP BPK yang kelima secara berturut-turut (Humas Kab Malang)
Wabup Malang Sanusi (kanan) menerima opini WTP BPK yang kelima secara berturut-turut (Humas Kab Malang)

MALANGTIMES - Di tengah guncangan di ujung tahun 2018 lalu, Kabupaten (Pemkab) Malang kembali memberikan rasa percaya masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan. Pasalnya, Pemkab Malang kembali membuktikan dalam menyelenggarakan pemerintahan, khususnya menegakkan prinsip keuangan dinilai telah sesuai dengan berbagai regulasi pemerintah dan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

Raihan WTP dari BPK yang diterima oleh Pemkab Malang ini tercatat merupakan yang kelima kalinya. Seperti diketahui Pemkab Malang sejak tahun 2014-2017 meraih secara berturut-turut opini WTP BPK. Artinya, Pemkab Malang dengan raihan yang kelima kalinya memperlihatkan kepatuhan dan taat atas atau prinsip pengelolaan keuangan sesuai regulasi maupun akuntansi. 

Wakil Bupati (Wabup) Malang Sanusi yang menerima secara langsung opini WTP BPK itu menyambutnya dengan senang. Politikus PKB yang juga Plt Bupati Malang ini secara tegas menyampaikan, bahwa raihan tersebut merupakan wujud berjalannya pemerintahan yang baik dalam mengelola keuangan.

"Kita tentunya senang kembali meraih opini WTP BPK tahun 2018 ini. Ini semakin mengukukuhkan Kabupaten Malang sebagai wilayah yang patuh dan taat atas prinsip keuangan sesuai regulasi dan akuntansi," kata Sanusi, Senin (27/05/2019) setelah menerima opini WTP BPK di Kantor Perwakilan BPK RI di Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim).

Sanusi juga menjelaskan Raihan itu diberikan karena memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Kebijakan Akuntansi Pemkab, kecukupan bukti pengungkapan, sistem pengendalian intern dan kepatuhan pelaksanaan tata usaha dan pertanggung-jawaban keuangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Jadi opini WTP BPK didasarkan pada penilaian empat hal diatas untuk LKPD Pemkab Malang tahun 2018," ujar Sanusi yang didampingi Inspektur Kabupaten Malang, Tridiyah Maistuti serta Ketua DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko.

WTP seperti diketahui menjadi predikat tertinggi dalam hasil audit BPK dalam laporan keuangan. Pemeriksaan berkala keuangan terhadap pengelola keuangan dalam pemerintahan tersebut dalam rangka memberikan pendapat (opini) tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. 

Pemberian opini WTP didasarkan pada kewajaran penyajian laporan keuangan dalam  pos-pos laporan dalam semua hal yang material dibandingkan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

Di kesempatan yang berbeda, Kepala Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Malang, Tien Fahira, menyatakan, bahwa raihan opini WTP BPK yang kelima secara berturut-turut itu patut untuk dipertahankan, seperti yang disampaikan Wabup Malang. "Bapak  (Wabup Malang Sanusi, Red) meminta raihan positif itu dipertahankan dan wajib ditingkatkan di tahun depannya. Raihan ini juga sebagai bentuk sinergitas seluruh OPD yang baik dalam pengelolaan keuangan," ujarnya.