MALANGTIMES - Nampaknya, sebagian warganet masih belum move on dengan kebijakan memberi pembatasan pada akses media sosial (medsos) yang dibuat pemerintah bersamaan dengan aksi rusuh 22 Mei lalu.
Baca Juga : Akhir Kisah Sahabat Rasulullah yang Mengatakan Zakat Adalah Pungli
Karena sampai detik ini, tak sedikit warganet yang memperbincangkan keputusan membatasi medsos tersebut.
Terlihat, cuitan Menkominfo Rudiantara di twitter terkait informasi sudah dicabutnya pembatasan penggunaan media sosial masih dibanjiri beragam komentar sampai dengan saat ini.
Salah satunya menyampaikan kritik atas kebijakan tersebut.
Seperti yang disampaikan pemilik akun @Dandhy_Laksono. wartawan, aktivis, sekaligus pendiri rumah produksi film dokumenter WatchDoc tersebut berpendapat jika upaya membatasi internet tersebut menunjukkan jika pemerintah mengakui dunia maya Indonesia sudah dikuasi hoax.
Pria yang berada di balik film dokumenter Sexy Killers itu juga menilai jika langkah yang diambil tersebut berarti tak ada cara lain yang bisa dilakukan untuk mengatasi hoax tersebut, selain dengan cara 'cabut kabel power'.
"Membatasi internet berarti pemerintah mengakui bahwa dunia maya Indonesia sudah dikuasai hoax. Artinya, tak ada lagi yang sanggup melawan, sehingga satu - satunya cara adalah 'cabut kabel power'. Kegedean anggaran Kominfo 5 Triliun kalau kerjanya 'nungguin stop kontak'," cuitnya menanggapi cuitan Menkominfo Rudiantara.
Cuitannya itu pun mendapat beragam respons dari warganet.
Putri Presiden keempat Indonesia, Alissa Wahid bahkan ikut bereaksi dengan cuitan tersebut.
Pada kolom komentar, putri sulung Gus Dur ini menyampaikan jika ia tidak sependapat dengan pernyataan Dendhy Laksono.
Baca Juga : Pengantin 'Masker', Anak Kapolsek Beji Menyambut Hari Bahagia di Tengah Pandemi Covid-19
Karena dia menilai, saat ini dunia masih bergelut untuk menyesuaikan diri dengan dampak teknologi informasi.
Dia juga menyontohkan beberapa negara seperti New Zealand, Jerman dan Singapura yang telah menerapkan regulasi berkaitan dengan dampak teknologi tersebut.
Dia juga menyampaikan jika pembatasan akses media massa yang dilakukan saat aksi 22 Mei tersebut bukan berkaitan dengan kelemahan pemerintah Indonesia.
Karena dia menyebut, konflik berdarah Srilanka pada 2018 berhenti setelah dilakukan pemblokiran terhadap Facebook dan Whatsapp.
"Saya tidak sependapat dengan mas @Dandhy_Laksono. Dunia masih bergelut untuk sesuaikan diri dengan dampak teknologi informasi. NZ, Jerman, Singapura sudah terapkan regulasi-regulasi baru. Srilanka tahun 2018 hentikan konflik berdarah dengan blokir FB-WA. Ini bukan soal kelemahan pemerintah kita," tulisnya, Minggu (26/5/2019).
Cuitan Alissa Wahid itu pun mendapat beragam respons dari warganet.
Salah satunya akun @fireworkID yang menilai jika pembatasan itu memang selayaknya dilakukan. Bahkan tidak hanya saat rusuh 22 Mei saja.
"Edukasi internet sehat nyaris tidak sampai ke masyarakat. Sudah bagus bebas. Tapi disalahgunakan. Seorang suami tidak bisa memantau akses anak istrinya soal internet. Saya setuju pembatasan. Tidak perlu lebay sampai bawa HAM segala," cuit @fireworkID.
