Wabup Malang Sanusi bersama para CPNS Kabupaten Malang (Humas )
Wabup Malang Sanusi bersama para CPNS Kabupaten Malang (Humas )

MALANGTIMES - Janji pemerintah pusat untuk kembali melakukan rekrutmen CPNS 2019 semakin terang dengan dikeluarkannya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor B/617/M.SM 01.00/2019 tentang pengadaan ASN 2019, tertanggal 17 Mei 2019.

Baca Juga : Ahmad Riza Patria Resmi Dilantik Wakil Gubernur Jakarta, Kerja Mulai Besok

Dimana, pemerintah menyediakan sekitar 100 ribu formasi untuk pusat dan daerah.

Dari formasi yang dibuka tersebut, masih sesuai dengan surat Menteri PAN RB yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) pusat dan daerah. Mewajibkan kepada PPK untuk melaksanakan analisis jabatan serta analisis beban kerja. 

Hasil analisis itu ditetapkan dalam dokumen Peta Jabatan, yang berisi kebutuhan ASN untuk lima tahun dan diperinci setiap tahun.

"Dokumen itu ditetapkan pejabat pembina kepegawaian, kemudian diinput ke dalam aplikasi e-Formasi, paling lambat akhir Mei 2019," tulis Syafruddin Menteri PAN RB RI.

Surat Menteri PAN RB tersebut tentunya membuat masyarakat khususnya di daerah, seperti di Kabupaten Malang, kembali mendapat angin segar untuk mewujudkan cita-citanya menjadi ASN. Baik yang berasal dari formasi umum maupun yang melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K/PPPK).

Sayangnya, untuk rekrutmen ASN 2019 di tingkat daerah, formasi yang disediakan lebih pada kebutuhan untuk para honorer atau pegawai tidak tetap. Dimana sesuai isi surat Meneri PAN RB, alokasi CPNS tingkat daerah adalah 30 persen untuk CPNS sedangkan 70 persennya adalah P3K.

Hal ini pun dengan syarat bahwa  usulan pengadaan ASN 2019 di pemerintah daerah, harus memperhatikan ketersedianan anggaran dalam APBD dengan prinsip zero growth. Selain hal tersebut, usulan kebutuhan didasarkan pada peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK. Serta harus memperhatikan jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun tahun 2019, rasio jumlah penduduk dengan PNS, luas wilayah, serta melampirkan surat pernyataan kesediaan anggaran gaji.

Nurman Ramdhansyah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang, dikesempatan berbeda menyampaikan, pihaknya saat ini sedang melakukan pendataan kebutuhan ASN di Kabupaten Malang. 

"Kita sedang lakukan pendataan kebutuhan ASN sesuai dengan surat Menteri PAN RB dari setiap OPD. Khususnya di bidang pelayanan dasar yang jadi prioritas," ujar Nurman yang segera mungkin mengirim berkas sesuai dengan jadwal pemerintah pusat. 

Baca Juga : Target Agustus, Mal Pelayanan Publik Kota Malang Dimungkinkan Molor

Formasi prosentase dalam pengadaan ASN 2019 pun, menjadi pertimbangan khusus di pemkab Malang. Yakni, memberi kesempatan kepada pegawai non-PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus-menerus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Wakil Bupati (Wabup) Malang Sanusi menyambut positif adanya surat Menteri PAN RB terkait formasi tersebut. Dengan 70 persen formasi melalui jalur P3K akan semakin membuka ruang lebar bagi para honorer dan PTT di Kabupaten Malang.

Dirinya menyampaikan, dengan kebijakan tersebut secara langsung akan juga membantu daerah sekaligus bisa mengurangi tenaga honorer dan PTT. "Ini tentunya kesempatan besar bagi para honorer yang telah lama mengabdi dan sesuai peraturan untuk jadi ASN. Sehingga saya harapkan benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin," ujar Sanusi. 

Apalagi, lanjut Sanusi, di Kabupaten Malang, khususnya di Dinas Pendidikan, sebagai salah satu OPD yang melayani kebutuhan dasar masyarakat, jumlah honorernya terbilang besar. Dimana masih terdapat  GTT/PTT sampai akhir 2018 lalu sesuai data penerima insentif  sebanyak 6.375 orang.

Sedangkan kebutuhan ASN guru di Kabupaten Malang sekitar 5.910 orang. Sisanya adalah para PTT di berbagai OPD yang ada di Kabupaten Malang. Dimana sesuai data BKD Kabupaten Malang, kekurangan ASN sampai saat ini sebanyak 8.114 orang.

"Jadi saya tegaskan manfaatkan secara baik pengadaan ASN tahun ini bagi para honorer yang akan menempuh jalur P3K ini," ujar Sanusi yang juga mengatakan agar usulan kebutuhan tidak sampai melebihi batas waktu yang ditetapkan pemerintah. Yakni, paling lambat Minggu ke-2 Juni 2019.

"Dari surat Menteri PAN RB jelas, bila usulan tidak masuk di bulan itu, maka Kemen-PANRB menyatakan kementerian/lembaga/pemda tidak melaksanakan pengadaan ASN Tahun 2019," pungkasnya.