Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Zubaedah (Arifina Cahyati Firdausi/MalangTIMES)
Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Zubaedah (Arifina Cahyati Firdausi/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Dinas Pendidikan Kota Malang menjadi sorotan dalam Rapat Paripurna kali ini yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Kamis (23/5). Pasalnya sistem zonasi dalam pelaksanaan penerimaan penserta didik Baru (PPDB) menjadi keluhan dari wali murid.

Penyampaian tersebut disampaikan oleh anggota dewan saat menjelang ditutupnya Rapat Paripurna tersebut. Pasalnya para anggota dewan kerap mendapatkan protes dari wali murid sejak pembukaan pendaftaran zonasi itu.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Zubaedah mengatakan kebijakan zonasi sebelumnya sudah melalui proses dan keputusan untuk dilaksanakan dengan melalui perundingan bersama anggota dewan.

"Tanggapan saya, zonasi ini kan sebelumnya sudah melalui proses. Dan sudah diputuskan juga bersama dewan untuk melaksanakan itu," ujar dia.

Padahal pihaknya juga sudah melaporkan terkait kendala yang dimungkinkan terjadi saat pelaksanan zonasi. Namun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tetap harus mengikuti aturan dari pelaksanaan Permendikbud No. 51 tahun 2018 tersebut.

"Apa yang menjadi keluhan sebenarnya juga sudah disampaikan kepada kementerian tapi aturan itu tetap. Kita kan nggak mungkin untuk tidak melaksanakan apa itu keputusan kementerian," imbuh dia.

Kedepan pihaknya mengaku masih akan menginterfarisir di lapangan terkait pengambilan langkah atas kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

"Langkah yang akan diambil, ya belum. Kita kan belum menginterfarisir permasalahan di lapangan yang sebenarnya," pungkas dia.