Ketua MUI Kota Malang, Baidlowi Muslich (Arifina Cahyanti Firdausi/ MalangTIMES)

Ketua MUI Kota Malang, Baidlowi Muslich (Arifina Cahyanti Firdausi/ MalangTIMES)



MALANGTIMES - Meski pengumuman hasil akhir Pemilu 2019 telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kemarin (Selasa, 21/5), namun terkait adanya gerakan people power yang direncanakan bakal terjadi hari ini (Rabu, 22/5) masih terus menjadi perbincangan umum.

Menanggapi hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang berbicara mengenai hukum pengerahan massa alias people power itu.

Ketua MUI Kota Malang Baidlowi Muslich menyampaikan jika wujud aksi tersebut dilakukan karena untuk membatalkan hasil Pilpres, maka hukumnya dinyatakan haram.

"Ya kalau Pilpres dianggap batal maka nanti pemerintah yang akan dibentuk batal juga. Mumpung masih belum, umat ini diberikan pengertian - pengertian bahwa people power itu tidak benar, dihukumi haram," ujar dia kepada MalangTIMES.

Apalagi hasil rekapitulasi Pemilu 2019 telah diumumkan oleh KPU RI. Setidaknya dengan hasil itu bisa meredam gerakan people power di kalangan masyarakat.

"Dengan hukum haram ini masyarakat tidak akan melakukannya. Kalau hari ini KPU menetapkan tapi kan masalah hitungan sudah diumumkan. Sudah tahu, itu hasilnya yang ditetapkan melalui kerja keras, tenaga, pikiran dan biaya yang besar. Berarti sudah selesai, tinggal keputusan ini lah presidennya. Hal ini sekiranya agak meredakan suasana," imbuh dia.

Langkah dari KPU RI dengan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara lebih awal dari yang dijadwalkan juga dinilai sangat bagus. Hal itu sekiranya dapat menimbulkan ketenangan dan ketentraman di masyarakat.

"Kebijakan KPU RI ini bagus sekali. Karena berbeda dengan misalnya ini belum diketahui berapa hasilnya dan baru akan diputuskan. Langkah yang bagus ini kita doakan mudah - mudahan negara kita tetap aman dan damai, semakin maju dan semakin bagus," tandasnya.

End of content

No more pages to load