Kepala Disdag Kota Malang, Wahyu Setianto (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

Kepala Disdag Kota Malang, Wahyu Setianto (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)



MALANGTIMES - Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Malang memberikan peringatan dengan menempelkan stiker terhadap sekitar 156 kios dan bedak atau lapak pedagang di empat pasar rakyat  yang telah direvitalisasi. Pasar tersebut yakni Pasar Rakyat Bunul sebanyak 15 lapak, Pasar Rakyat Klojen 34 lapak, Pasar Rakyat Bareng 97 lapak, dan Pasar Rakyat Gadang Lama 10 lapak.

Peringatan tersebut bukan tanpa dasar. Pasalnya, pedagang yang menyewa bedak tersebut belum membayar retribusi secara penuh.

Selain itu, banyak peralihan fungsi dari bedak atau kios. Kios yang seharusnya digunakan berjualan malah digunakan sebagai gudang oleh pedagang.

Kepala Disdag Kota Malang Wahyu Setianto menejelaskan,  memang peringatan tersebut dilakukan karena kurangnya ketertiban para pedagang. Mulai dari rettribusi yang masih kurang, serta bedak atau toko yang telah beralih fungsi menjadi gudang.

"Nah ini kan tidak boleh. Seharusnya tempatnya buat berjualan. Malah digunakan untuk gudang. Ada lagi yang retribusinya masih piutang. Misalnya ada toko yang harusnya retribusinya Rp 16 ribu, namun hanya dibayar tujuh ribu. Nah ini kan selisihnya jika dikalikan beberapa tahun sudah banyak," ungkapnya.

Terhadap para pedagang yang melakukan pelanggaran tersebut, bedak atau kiosnya ditempeli petugas dengan stiker. Bunyi tulisan: 'tempat berjualan ini dalam pemantauan Pemerintah Kota Malang'.

Sebelumnya, lanjut Wahyu, petugas Disdag Kota Malang, telah memberikan imbauan-imabuan kepada para pedagang. Dan mereka pun berjanji akan segera menyelesaikan administrasi dengan membuat surat pernyataan. Namun, kembali lagi, realisasinya selalu tidak ada. Sehingga dari situ, kemudian Disdag Kota Malang melakukan tindakan.

"Mereka selama tiga bulan diminta untuk segera menyelesaikan administrasinya. Jika tidak segera diselesaikan administrasinya, maka beda atau kios mereka akan ditarik pemkot. Sebab, itu memang merupakan aset pemkot. Pedagang tidak punya hak," tandasnya.

Dalam upaya penempelan stiker itu, terdapat beberapa pedagang yang mencoba langsung melakukan penyelesaian administrasi. Namun Disdag Kota Malang tetap tegas dan meminta agar para pedagang mengikuti dahulu prosedur yang ada dengan datang ke dinas.

"Jika sudah selesai, tentunya stiker tersebut akan dicabut. Kalau petugas tidak tegas, tentu pedagang semakin tidak tertib. Di sini kami juga memberikan pemahaman kepada pedagang agar bisa lebih tertib. Tentunya ini semua demi kenyamana bersama," pungkas Wahyu. 

End of content

No more pages to load