Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Dra Zubaidah MM. (Foto: Doc. MalangTIMES)
Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Dra Zubaidah MM. (Foto: Doc. MalangTIMES)

MALANGTIMES - Gerbong mutasi guru di Kota Malang bakal bergerak lagi. Dalam rangka pemerataan pendidikan, guru-guru di bawah naungan Dinas Pendidikan kota Malang akan dirolling atau dipindah.

Hal ini dinyatakan  Kepala Dinas Pendidikan Dra Zubaidah MM saat ditemui di SMPN 1 Malang dalam acara Hari Kebangkitan Nasional yang juga dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. "Sebentar lagi setelah Lebaran, kami akan memindahkan atau me-rolling guru-guru. Sebanyak 285 guru akan kami rolling," ujarnya.

Pemindahan guru ini bertujuan sebagai pemerataan tenaga kependidikan untuk tujuan pemerataan pendidikan. Ia pun mencontohkan guru yang bagus di SMPN 1 akan dipindahkan untuk memperbagus di SMP lain. "Begitu juga yang kurang bagus. Biar kena imbasnya yang baik," imbuh Zubaidah.

"Tujuannya jadi pemerataan. Bukan suka tidak suka. Tetapi karena ini kebutuhan dalam rangka pemerataan pendidikan di Kota Malang khususnya," sambung Zubaidah.

Untuk diketahui, tahun ini adalah tahun pertama untuk menetapkan Permendikbud 51 tahun 2019 terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB). Yaitu 90 persen berdasarkan  zonasi wilayah, 5 persen prestasi, dan 5 persen kepindahan orang tua. Zubaidah mengaku, perubahan persentase tersebut  lebih memudahkannya.

"Kalau kami justru akan lebih enak, lebih tenang, karena semua itu tidak menggunakan nilai, tetapi hanya jarak rumah," ungkapnya.

Pemerataan guru sendiri dilakukan sesuai permintaan dari Mendikbud Muhadjir Effendy. Hal ini sempat diucapkannya dalam kesempatan yang sama di SMPN 1 Malang.

"Setelah ini saya minta ada rotasi guru. Sehingga guru di setiap zona harus rata. Tidak boleh ada guru yang numpuk di satu tempat yang semuanya guru itu kebetulan guru baik yang itu kemudian menimbulkan sekolah favorit itu. Sehingga guru juga disebar," ujar Muhadjir.

Dijelaskan Muhadjir, zonasi akan menjadi basis untuk seluruh perbaikan dan penyempurnaan sistem pendidikan di Indonesia. Mulai dari kurikulum, guru, sebaran peserta didik, hingga kualitas sarana prasarana. Semua akan ditangani dengan berbasis zonasi.

"Karena itu basis zonasi tidak hanya ngurusi PPDB, tetapi semua digunakan untuk melayani delapan standar pendidikan itu," pungkasnya.

Delapan standar nasional pendidikan (SNP) antara lain standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.