Mendikbud Muhadjir Effendy saat mengunjungi SMPN 1 Malang. (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)

Mendikbud Muhadjir Effendy saat mengunjungi SMPN 1 Malang. (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)



MALANGTIMES - Penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 rawan terjadi penyimpangan. Untuk mencegah hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI bekerja sama dengan KPK, Ombudsman, dan Saber Pungli.

Hal ini dinyatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy saat berkunjung ke Malang belum lama ini. "Kita semua sudah MoU. KPK, Ombudsman, Saber Pungli semua turun di daerah. Semua mengamati, semua mencermati bagaimana proses penerimaan siswa baru," ujarnya.

Selain itu, mereka  mengawal pemanfaatan dana alokasi khusus (DAK) yang berupa DAK fisik dan nonfisik, terutama yang berupa BOS (bantuan operasional sekolah). "Marilah betul-betul kita perangi praktik-praktik tidak jujur, praktik-praktik penyimpangan di sekolah," tandas mendikbud.

Praktik-praktik penyimpangan tersebut, misalnya, adanya hak-hak istimewa untuk orang tertentu untuk mendapatkan kursi di sekolah tertentu, adanya jual beli kursi, hingga adanya bimbingan belajar yang motivasi sebetulnya adalah untuk mengeruk dana dari orang tua siswa. "Semua itu harus dihilangkan karena itu yang menghambat kemajuan pendidikan kita," ucap Muhadjir.

Mantan rektor UMM (Universitas Muhammadiyah Malang) menyadari, tantangan untuk pemerataan pendidikan ini masih panjang dan berat. Sehingga ia meminta kerja sama dari seluruh stakeholder.

"Ini tantangannya masih berat. Kami mohon ada kerja sama dari semua pihak, terutama pemda untuk SD dan SMP . Untuk SMA dan SMK, saya mohon untuk pemerintah provinsi," ungkapnya.

Dirinya menegaskan, tidak boleh ada kompromi terkait peraturan PPDB ini. "Dan tidak boleh ada kompromi. Selama peraturan itu ada kompromi, pasti nanti akan terjadi penyimpangan," ujar Muhadjir.

Menurut Muhadjir, sebetulnya kualitas pendidikan di Indonesia ini sudah bagus. Hanya, kualitas tersebut  belum merata. Untuk itu, zonasi harus dilakukan demi pemerataan tersebut.

"Karena itu, sesuai dengan perintah presiden, kami akan melaksanakan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Dan itu basisnya melalui zonasi itu," pungkas mendikbud.

End of content

No more pages to load