MALANGTIMES - Pasca insiden mutilasi di Pasar Besar yang melibatkan tunawisma atau gelandangan, Wali Kota Malang Sutiaji menegaskan jika identifikasi terhadap gelandangan terus dilakukan. Hal itu pun sudah dilakukan jauh hari sebelum peristiwa mutilasi tersebut terjadi.

"Itu tanggungjawab pemerintah, bukan karena ada kasus baru kami lakukan tindakan. Sebelum itu sudah kami lakukan," kata Sutiaji pada wartawan belum lama ini.

Pria berkacamata itu menjelaskan, sebelum memiliki Liponsos dan tempat pembinaan khusus di Kampung Topeng, gelandangan dan gepeng yang terjaring razia selalu dititipkan ke Sidoarjo. Namun sekarang, lantaran sudah memiliki pusat pembinaan sosial sendiri, maka gelandangan dan gepeng dibina sendiri oleh Dinas Sosial.

Melalui Liponsos dan Kampung Topeng, menurutnya masyarakat tunawisma diberi bekal dan pelatihan untuk mandiri. Di sana, ada beberapa program pendampingan agar warga tersebut tidak lagi turun ke jalanan. Karena memang mengubah mindset sangat tidak mudah. Perlu ketelatenan dan kesabaran agar jalanan tidak lagi menjadi tujuan mereka.

Selain menyediakan Liponsos dan pembinaan khusus baik secara sosial, ekonomi, dan pendidikan di Kampung Topeng, Sutiaji menjelaskan jika Pemkot Malang memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang gelandangan dan gepeng. Satu diantaranya berkaitan dengan memberikan uang saat di jalan atau lampu merah.

"Termasuk saat di jalanan memberi uang pada pengemis atau gelandangan sudah ada aturannya, baik yang diberi atau memberi ada pasalnya," imbuhnya.

Sehingga dia berharap, masyarakat turut menjadi bagian untuk membersihkan perilaku masyarakat yang masih bertahan di jalanan. Karena bukan hanya lantaran ketidakmampuan ekonomi saja, warga yang turun ke jalanan beberapa juga dikarenakan belum memiliki mindset untuk mandiri secara ekonomi.

"Dulu kan belum ada Liponsos, sekarang kami sudah punya. Dibina di sana dan diberi bekal ilmu agar mindset untuk kembali ke jalanan itu berubah," tegas suami Widayati Sutiaji itu.