Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Dr Purnadi saat memamerkan aplikasi pembayaran pajak, Kabupaten Malang (Foto : Dokumen MalangTIMES)
Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Dr Purnadi saat memamerkan aplikasi pembayaran pajak, Kabupaten Malang (Foto : Dokumen MalangTIMES)

MALANGTIMES - Genjot pendapatan daerah, Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Malang berinisiatif meningkatkan pundi-pundi rupiah dengan cara menggenjot sektor pajak. 

Salah satunya dari pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Jika dibandingkan tahun lalu, target pendapatan sektor PBB meningkat Rp 200 juta di tahun 2019 ini,” kata Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Dr Purnadi.

Melihat data sebelumnya, target PBB hanya Rp 63.800.000.000. 

Dari nominal tersebut, hingga tutup tahun 2018 Bapenda hanya meraup pendapatan senilai Rp 63.089.671.826.

Sedangkan di tahun 2019 ini, Bapenda Kabupaten Malang terhitung hingga bulan April lalu sudah memperoleh pendapatan sektor PBB senilai Rp 6.611.199.889. 

Jumlah tersebut sudah mencapai prosentase lebih dari 10 persen. Sebab target yang dipatok adalah Rp 64.000.000.000.

“Para WP (Wajib Pajak) cenderung membayarkan kewajibannya mendekati akhir tahun. Hal ini menjadi kendala dan penyebab utama, tahun 2018 mengalami defisit dari target yang sudah ditentukan,” terang Dr Purnadi.

Terkait hal ini, Bapenda Kabupaten Malang terus berupaya agar kejadian serupa tidak terulang. 

Selain menekankan kesadaran membayarkan pajak, melalui agenda Pekan Panutan Pajak, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang dikepalai Dr Purnadi ini, juga meluncurkan berbagai aplikasi, guna memudahkan para WP dalam membayarkan kewajiban mereka.

“Dengan adanya aplikasi yang bisa diakses melalui website dan playstore ini, kami optimis sektor PBB targetnya bisa segera terpenuhi sebelum bulan September 2019 nanti,” tegas pria yang identik menggunakan kaca mata ini.

Sebagai informasi, keenam aplikasi yang diluncurkan Bapenda Kabupaten Malang meliputi aplikasi SimpalBPHTB (Sistim Pelayanan Validasi BPHTB Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), SimplePBB (Sistim Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan), SIMTANI (Sistim Pendaftaran dan Penilaian), SIMPADI (Sistim Pengolahan Data Informasi), Sipanji (Sistim Informasi Pengolaan Pajak Daerah Mandiri), dan SIMONI (Sistim Monitoring Pajak Daerah).

Selain meluncurkan aplikasi guna memudahkan pembayaran, Bapenda Kabupaten Malang juga menginisiasi program Surat teguran berbentuk elektronik. Program tersebut diberi nama Segotelik.

“Segotelik ini bertujuan untuk mengingatkan para WP agar segera membayarkan kewajiban mereka sebelum jatuh tempo. Dengan begitu, WP bisa terhindar dari sanksi dan denda,” tutup Mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang ini.