Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat (kiri) saat berkonsultasi terkait ranperda RDTRK. (Dok MalangTIMES)
Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat (kiri) saat berkonsultasi terkait ranperda RDTRK. (Dok MalangTIMES)

MALANGTIMES - Tata ruang sebagai panglima pembangunan telah terbilang lama digaungkan pemerintah pusat. Walau, dalam aplikasinya cukup banyak kendala yang harus diurai satu per satu, khususnya soal rekomendasi dan persetujuan dari tingkat daerah tersebut terkait rancangan peraturan daerah (ranperda) rencana detail tata ruang kecamatan (RDTRK).

Telah menjadi rahasia umum untuk mendapat rekomendasi, misalnya dari Badan Informasi Geopasial (BIG), butuh waktu yang panjang. Seperti yang terjadi pada proses pengajuan ranperda RDTRK di 4 wilayah yang ada di Kabupaten Malang. Yakni RDTR Singosari (kini dalam proses persetujuan gubernur Jatim setelah lolos dari BIG), Pakis, Pakisaji dan RDTR Sosio-Kultural Singosari-Lawang.

Empat  ranperda RDTRK itu, menurut  Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat, telah berusia lima tahun sejak diajukan kepada pemerintah pusat. "Sekitar itu sejak kami ajukan untuk mendapat rekomendasi dan persetujuan. Satu RDTRK Singosari yang siap diperdakan. Sisanya dalam proses," kata mantan kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang ini menjawab persoalan ranperda RDTRK yang masih berada dalam proses persetujuan di tingkat pusat.

Lamanya penyelesaian itu, masih menurut Wahyu, didasarkan pada begitu banyaknya usulan dari daerah se-Indonesia di meja kementerian terkait maupun di meja BIG sebagai instansi pemberi rekomendasi dalam persoalan tata ruang kecamatan.

"Selain untuk pengurusan, memang harus satu per satu diselesaikan dulu. Kami satu yang sudah hampir final, yaitu ranperda RDTRK Singosari. Selanjutnya fokus kami ke wilayah Pakis," ujarnya.

Wilayah Pakis memang menjadi salah satu perhatian khusus DPKPCK Kabupaten Malang. Perkembangan pembangunan dan pesatnya kota Pakis terbilang cepat dibandingkan dengan wilayah lainnya. Di wilayah Pakis, lahan terbangun mencapai 11,6 persen setiap tahun dengan proporsi pertumbuhan 5,2 persen. Hal ini belum dengan adanya rencana skala nasional berupa perubahan status Bandara Abdulrachman Saleh menjadi bandara internasional. Juga pembangunan sektor pariwisata Bromo Tengger Semeru (BTS) yang secara langsung akan mengubah wajah Pakis sebagai jalur lintasnya atau koridor destinasi wisata nasional ini.

Kondisi tersebut yang membuat DPKPCK Kabupaten Malang akan memfokuskan diri di wilayah Pakis. "Untuk Pakis sejak tahun 2017 lalu, kami telah membuat konsep pengembangan Kota Mandiri Pakis (Kompak). Selain tentunya berusaha menggolkan ranperda RDTRK Pakis di tingkat pusat," ujar Wahyu.

Bagi DPKPCK Kabupaten Malang, pengawalan ranperda  RDTRK menjadi penting agar proses pembangunan tidak bertentangan dengan penataan dan peruntukan ruang yang sesuai dengan visi misi pemerintah maupun di tingkat daerah sendiri. Ibarat senjata, RDTRK merupakan ujung tertajamnya. Maka, apabila pembangunan, apalagi dalam skala nasional, tidak diikuti dengan adanya perda RDTRK, bisa dipastikan tidak akan sesuai dengan tata ruang dan wilayah. 
Pembangunan yang akhirnya hanya menimbulkan persoalan lingkungan hidup maupun sosial-ekonomi dalam masyarakat.

 "Kami tentu tidak menginginkan wilayah kami menjadi semrawut pembangunannya. Karena itu, kami terus kawal ranperda RDTRK ini. Saat ini kami fokuskan ke Pakis," tegas Wahyu.

Untuk mempercepat proses rekomendasi ranperda RDTRK Pakis, DPKPCK Kabupaten Malang akan kembali menggiatkan kordinasi dengan BIG. Seperti diketahui, proses pembahasan sampai pengundangan lerda RDTR memang sangatlah panjang. Dari berbagai diskusi perencanaan zonasi sampai menuju meja legislatif. Setelah selesai di tingkat daerah menuju meja gubernur dan naik lagi ke Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN). Apabila tidak ada revisi, baru kembali ke daerah untuk diundangkan. 

Di ruang-ruang tersebut pun, masih wajib adanya rekomendasi dari Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional yang namanya kini diganti  menjadi Badan Informasi Geospasial (BIG). 
"Intinya kami  akan terus mengawal terselesaikannya ranperda RDTRK. Khususnya untuk Pakis yang akan kami genjot di tahun ini. Setelahnya, kalau ini telah selesai, baru ke wilayah lainnya yaitu Lawang," ucap Wahyu.