Ilustrasi (Istimewa).

Ilustrasi (Istimewa).



MALANGTIMES - Jelang Lebaran, Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Ketenagakerjaan kembali memantau ratusan perusahaan yang terdaftar. Jika ketahuan tidak memberikan tunjangan hari raya (THR), maka perusahaan tersebut akan menerima sanksi.

Hal itu disampaikan Kasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang M. Damhudi. Dia mengatakan, sanksi yang akan diterima perusahaan adalah sanksi lima persen dari pendapatan perusahaan. "Tahun lalu ada yang tidak memberikan THR," katanya kepada wartawan belum lama ini.

Menurut Damhudi, alasan perusahaan tak memberikan THR  beragam. Di antaranya karena aset perusahaan mengalami penurunan. Tapi ada beberapa perusahaan yang memang tidak patuh dalam memberikan upah. Selain itu, ada beberapa perusahaan yang memberikan THR kepada karyawan namun tak sesuai ketentuan.

Disnaker pun mendorong agar perusahaan memberikan hak THR kepada karyawan sebagaimana yang ditentukan. Selain itu, untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat, mulai Senin (20/5/2019) besok, Disnaker  akan melakukan pemantauan dan pengawasan pemberian THR di 250 perusahaan dari total 948-an perusahaan yang terpantau Disnaker.

"Pemantauan dilakukan sampai 31 Mei mendatang. Kami juga buka posko pengaduan di kantor Disnaker," imbuh Damhudi.

Setiap satu tim pemantau nantinya terdiri dari dua sampai tiga orang. Mereka akan menanyakan kapan THR dibagikan, lalu jumlahnya berapa dan apakah sudah sesuai ketentuan atau tidak.

Harapannya, dengan pemantauan yang rutin dilakukan, perusahaan semakin aktif dalam memberikan haknya kepada karyawan. Selain itu, upah yang diberikan juga sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga, permasalahan ketenagakerjaan terus berangsur berkurang. 

 

End of content

No more pages to load