MALANGTIMES - Suhu politik menjelang 4 hari penyelesaian penghitungan suara nasional Pemilu 2019 oleh KPU, tidak semakin mendingin. Tapi sebaliknya, semakin memanas, baik di dunia nyata apalagi di dunia maya. Terlebih lagi setelah adanya putusan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU sebagaimana diputuskan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bawaslu memutuskan KPU bersalah terhadap dua hal yang sebelumnya dilaporkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno. Pelanggaran itu terkait proses pendaftaran lembaga quick count dan entri data di Sistem Informasi Pemungutan Suara (Situng). 

Suhu panas politik pascapencoblosan pemilu 2019, mulai meruncing dengan seruan para tokoh politik di Jakarta terkait people power. Atau yang redaksinya diubah oleh Amien Rais yang pertama kali mencetuskan gerakan rakyat untuk menolak hasil suara pemilu 2019, dengan istilah gerakan kedaulatan rakyat.

Seruan inipun menjadi tema politik panas sampai saat ini. Berbagai demo terjadi serta menimbulkan reaksi dari pemerintah. Ketidakpercayaan dari kubu dan pendukung Prabowo-Sandiaga kepada lembaga pemerintah (KPU khususnya), terus menguat dengan adanya seruan dari para tokohnya. 

Di panasnya suhu politik dengan adanya ajakan people power, pihak kepolisian melalui Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror pun bergerak. Tim Densus 88 setelah mendapatkan informasi valid melakukan penangkapan para teroris yang merupakan bagian dari jaringan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD). 29 terduga teroris pun dilumpuhkan. 

Berdasarkan keterangan Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal, mereka  berencana melakukan serangan bom pada 22 Mei 2019. "Mereka, merencanakan aksi Amaliah atau aksi teror dengan menyerang kerumunan massa pada tanggal 22 Mei dengan menggunakan bom," kata Iqbal yang juga mengatakan, kelompok ini memang memanfaatkan momentum pesta demokrasi. "Karena bagi kelompok ini demokrasi paham yang tidak sealiran dengan mereka," imbuhnya.

Peristiwa lain dengan semakin kuatnya seruan people power atau gerakan kedaulatan rakyat. Dimana Amien Rais secara khusus tetap meyakini adanya kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Bahkan disebutnya pemilu paling brutal dan barbar, membuat pihak lainnya, yaitu Muslim Cyber Army Jokowi, menantang Amien  dan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab untuk mubahalah.

"Saya mengajak mubahalah saudara berdua, jika hal-hal yang menyangkut ketiga poin di atas itu benar. Dengan meminta kepada Allah SWT berupa laknat mati dalam keadaan hina satu bulan setelah mubahalah, bagi siapa yang salah atau bohong atas berbagai tuduhan poin-poin di atas," demikian tulis Diki Chandra Ketua Muslim Cyber Army Jokowi dalam siaran pers 'Ajakan Mubahallah', yang ditandatangani 17 Mei 2019, serta disiarkan pada Sabtu (18/05/2019).

Walau dari beberapa penelusuran MalangTIMES, tantangan mubahalah atas tiga point yang diajukan Diki, belum mendapat respons dari kedua pihak yang dirancangnya.

Tiga point tersebut adalah :
1. Tokoh berpengaruh yang paling sering bicara bernada provokatif dengan pernyataan, bahwa Pihak Jokowi-Ma'ruf Amin melakukan kecurangan secara brutal dan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), yang dishare secara berulang-ulang meskipun telah dibantah tuntas oleh pihak-pihak yg resmi dan jadi sasaran korban, kepada banyak rakyat Indonesia dan menjadi nilai fitnah besar dengan dibumbui berbagai pernyataanya yang bisa membuat perpecahan dan perang saudara, seperti sudah banyak terjadi di negara-negara Timur Tengah.

2. Sudah mengganggu akidah kami umat islam yang mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin, karena sejak awal sudah dibentuk opini bahwa hanya kelompok pendukung Prabowo-Sandi lah yang didukung Umat Islam, didukung Ulama, bahwa sdr Muhammad Rizieq Shihab adalah Imam besar bagi Umat Islam di Indonesia sehingga yang tidak berimam kepada beliau seolah bukanlah bagian dari Umat Islam, membawa-bawa kalimat jihad dan berbagai manuver-manuver lainnya yang semua mengopinikan bahwa kami Umat Islam yang justru lebih mayoritas dan lebih banyak Ulamanya yang mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin dianggap kelompok penista agama dan ke-Islamannya diragukan, dan begitu sembrononya dengan begitu gencar menuduh kami munafiq, dll.

3. Definisi kecurangan TSM dan brutal yang dimaksud di atas adalah suatu terjemahan yang berlaku umum;
a. Terstruktur, berarti ada organisasi yang dibentuk dari pusat sampai ke daerah, yang diperintahkan untuk melakukan kecurangan.
b. Sistematis, berati telah dibuat rumusan khusus dalam menjalankan berbagai kecurangan yang dituduhkan tersebut dan diajarkan oleh pusat organisasi kepada seluruh tim untuk menjalankan kecurangan tersebut.
c. Masif, berarti kecurangan ini terjadi secara besar-besaran terjadi dimana-mana atau dalam skala luas yang bisa dianggap terjadi di hampir semua tempat.
d. Brutal, berarti kecurangan itu dilakukan secara kejam, memaksa, kurang ajar, terang-terangan, kasar, biadab.

Tidak mereda di situ, seruan gerakan kedaulatan rakyat juga berimbas pada para pendukung Prabowo-Sandiaga. Di media sosial, persoalan itu semakin meruncing dengan berbagai tafsir dan pendapatnya masing-masing. Bahkan seruan ini pun telah membuat para tokoh bereaksi. 

Agus Solachul A’am Wahib, Ketua Barisan Kiai dan Santri Nahdliyin (BKSN), bahkan secara tegas mengatakan, terkait respons adanya kesiapan dari GP Ansor dan Banser menghadang gerakan people power. BKSN meminta Ansor dan Banser untuk segera minggir dan jangan sampai berhadapan dengan rakyat yang ingin merebut kedaulatannya.

“Saya minta kepada petinggi-petinggi GP Ansor dan Banser tidak menggunakan institusi untuk menghadapi gerakan kedaulatan rakyat. Apalagi menyebutnya makar. GP Ansor jangan bergaya seperti polisi. Tugas kalian menjaga ulama,” jelas Gus A’am Wahib seperti dilansir duta.co, Jumat (17/05/2019) kemarin.

Semakin runcingnya kondisi pada pencoblosan pemilu 2019 ini tentunya memerlukan berbagai pernyataan sejuk dari para tokoh. Di tingkat daerah, para tokoh di Kabupaten Malang telah bersepakat untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kedamaian. Serta terus mengimbau masyarakat untuk dewasa menyikapi persoalan politik di Jakarta yang semakin memanas. Seperti yang disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Malang Sanusi, bila terdapat kecurangan maka biarkan lembaga-lembaga yang diamanahkan Undang-Undang untuk menyelesaikannya.
"Jangan sampai karena politik, kedamaian, keharmonisan dan keamanan masyarakat di Kabupaten Malang terganggu. Serahkan semua kepada aturan yang ada," ucap Sanusi.