Wabup Malang Sanusi mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi ajakan people power (dok MalangTIMES)

Wabup Malang Sanusi mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi ajakan people power (dok MalangTIMES)


Pewarta

Dede Nana

Editor

A Yahya


MALANGTIMES - People power terus menghangat di Indonesia. Beberapa demo untuk menyuarakan ketidakpercayaan terhadap lembaga pemilu terus disuarakan oleh pendukung Prabowo-Sandiaga. Mereka pun menolak hasil suara pemilu yang saat ini hampir selesai dihitung manual oleh KPU.

Kondisi tersebut diikuti dengan berbagai peristiwa terjadinya pemeriksaan hukum beberapa tokoh yang menyuarakan people power. Tapi hal itu tidak meredakan gejolak pascapencoblosan pemilu 2019. Bahkan Amien Rais pun mengganti redaksi people power dengan gerakan kedaulatan rakyat. Intinya sama saja, menolak hasil pemilu dan tidak bersedia segala tuduhan kecurangan yang disampaikan diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini yang membuat berbagai tokoh agama, organisasi masyarakat, sampai Wakil Bupati (Wabup) Malang meminta kepada masyarakat Kabupaten Malang untuk tidak terjebak pada polarisasi konflik berkelanjutan pascapencoblosan dan penghitungan suara.

"Tentunya kami mengimbau masyarakat Kabupaten Malang untuk tidak mengikuti gerakan people power atau gerakan kedaulatan rakyat itu. Kami, pemerintah, dan seluruh tokoh dan tentunya aparat keamanan meminta masyarakat untuk menghormati proses dan tahapan pemilu yang masih berjalan," kata Sanusi, Sabtu (18/05/2019).

Sanusi juga menyampaikan, panasnya perpolitikan di Jakarta, jangan sampai masuk terlalu dalam ke Kabupaten Malang. Dimana, pemilu 2019 di Kabupaten Malang berjalan dengan lancar, aman dan kondusif. Sehingga kondisi ini perlu dijaga bersama-sama di Kabupaten Malang.

"Perbedaan politik jangan sampai melahirkan perpecahan dalam masyarakat. Apalagi sampai melawan hukum. Karena itu saya imbau apapun keputusan dari KPU, harus dihormati bersama," ujarnya.

Seperti diketahui, suhu panas politik di Jakarta terus meningkat. Berbagai tokoh dari BPN Prabowo-Sandi, terutama Amien Rais kembali menyulut kondisi dengan menyampaikan berbagai dugaan kecurangan yang dilakukan pihak seterunya. 

Dalam deklarasi gerakan kedaulatan rakyat, istilah pengganti people power yang diusungnya, Amien menyatakan ulang bahwa, kecurangan telah terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Bahkan dia menyebut pemilu saat ini bersifat sudah brutal dan barbar.

"Jauh sebelum pemilu saya pernah sampaikan blak-blakan, kalau sampai terjadi kecurangan yang TSM, maka 02 tidak akan pernah mengakui, apalagi dipaksa-paksa untuk bawa kasusnya ke Mahkamah Konstitusi," ujar Amien saat memberikan orasinya.

Pernyataan itulah yang oleh berbagai pihak di Kabupaten Malang, dicoba untuk didudukkan secara bijak. Sanusi, bahkan secara tegas mengatakan, bila ada ketidakpuasan atau kecurangan terkait pelaksanaan Pemilu 2019, disampaikan melalui jalur yang berlaku. Baik melalui Bawaslu, penegak hukum sampai melalui DKPP. "Semua ada jalur dan mekanismenya. Jangan membuat aksi yang justru meresahkan masyarakat," tegasnya.

Iimbauan agar tidak mengikuti people power atau gerakan kedaulatan rakyat, walaupun di Kabupaten Malang potensinya tidak terlihat, tetap disampaikan. Dalam upaya menjaga keharmonisan dan kerukunan masyarakat Kabupaten Malang yang selama ini mampu melewati berbagai panasnya suhu politik dikarenakan kedewasaan seluruh pihak. 

Kendati demikian, pihaknya tetap berkoordinasi dengan jajaran kepolisian untuk memantau situasi terkini.
"Koordinasi kami bersama Polres Malang terus ditingkatkan. Termasuk memberikan pemahaman kepada tokoh masyarakat beserta tokoh agama untuk tidak terprovokasi dengan aksi tersebut," pungkas Sanusi.

End of content

No more pages to load