Vandalisme di dinding kawasan Jembatan Majapahit saat belum dibersihkan belum lama ini (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Vandalisme di dinding kawasan Jembatan Majapahit saat belum dibersihkan belum lama ini (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Buntut perkara vandalisme yang cukup meresahkan, Pemerintah Kota Malang kembali menegaskan penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2012. Perda ini dimaksudkan untuk memberi efek jera serta sanksi tegas bagi pelaku vandalisme di berbagai fasilitas umum.

Termasuk pada fasum yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Karena pasca kasus vandalisme Jembatan Majapahit belum lama ini, vandalisme di beberapa bangunan Cagar Budaya masih marak dilakukan. Salah satunya adalah tembok Toko Avia di koridor utama Kayu Tangan.

"Kami sudah rapat bersama dengan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum lama ini, dan hasilnya adalah penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2012," kata Sekretaris Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang, Agung H Bhuana pada wartawan.

Perda Nomor 2 Tahun 2012 sendiri menurutnya telah mengatur tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan. Dalam Pasal 4 poin huruf k dijelaskan setiap orang perseorangan atau badan dilarang mencoret, menempel di tembok, tiang listrik, tiang telepon dan tempat fasilitas umum lainnya.

Pasal itu ia nilai dapat menjadi dasar penegakan atau pemberian sanksi bagi pelaku vandal di fasilitas umum Pemkot Malang, termasuk di dalamnya bangunan cagar budaya. Sehingga, diharapkan tidak ada lagi tangan jahil yang dengan sengaja membuat keindahan fasum yang ada menjadi luntur dengan alasan apapun.

Lebih jauh Agung juga menyampaikan jika saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan ulang bangunan cagar budaya yang dicorat coret. Karena ada beberapa bangunan bersejarah yang dengan sengaja dicoret-coret dengan tulisan ataupun gambar.

Dia pun mencontohkan coretan di dinding atas Toko Avia, yang memiliki simbiosis hampir sama dengan coretan yang dibuat di Jembatan Majapahit dan kawasan belakang Balai Kota Malang awal Mei lalu. Tulisan yang cukup meresahkan dengan sederet simbol itu juga dinilai sangat merusak keindahan bangunan.

Agung juga menyampaikan jika dalam rapat koordinasi yang dilakukan di Balai Kota Malang belum lama ini, seluruh OPD diminta untuk turut menjaga bangunan atau struktur cagar budaya yang telah ditetapkan. Salah satunya dengan memberi informasi kepada masyarakat akan pentingnya nilai budaya tersebut.

"Diharapkan humas dan kominfo memberikan informasi mengenai sosialisasi tentang ketertiban umum serta sanksi apabila ada pelanggaran," imbuhnya.

Sementara untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang memiliki tanggungjawab utama dalam menjaga dan melestarikan cagar budaya, dituntut untuk lebih gencar melakukan sosialisasi. Baik Bu tingkat sekolah, perguruan tinggi, maupun masyarakat secara umum.

"Kelestarian budaya dan cagar budaya adalah tanggungjawab kita bersama," tutup Agung.