Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono menyampaikan THR cair tanggal 27 Mei 2019 mendatang (Nana)

Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Muljono menyampaikan THR cair tanggal 27 Mei 2019 mendatang (Nana)



MALANGTIMES - Merebaknya kabar terkait surat Menteri Dalam Negeri terkait permintaan untuk merevisi aturan mengenai tunjangan hari raya  (THR) dan gaji ke-13 sempat membuat heboh.

Padahal, seperti yang telah disampaikan oleh pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan pemerintah akan segera mencairkan THR dan gaji ke-13 PNS-Pensiunan dengan jadwal yang sudah ditentukan. Yakni untuk THR tanggal 24 Mei 2019 sedangkan gaji ke-13 di bulan Juli.

Santernya kabar terkait adanya surat Mendagri itu, cukup menimbulkan riak di tingkat daerah. Sehingga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pun menegaskan, THR dan gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2019 ini tidak akan molor.

Di Kabupaten Malang, walau isu tersebut terbilang masif, khususnya di media sosial, ternyata tidak membuat ASN maupun pemerintah daerahnya terbawa arus terkait hal itu. Walaupun, dari pernyataan Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, pencairan THR akan terdapat perubahan dari jadwal yang telah disampaikan pemerintah.

"Pastinya cair di H-10 untuk THR. Kalau gaji ke-13 sesuai dengan jadwal tahunan yaitu bulan Juli," kata Didik Budi Muljono, Sekda Kabupaten Malang, Kamis (26/05/2019).

Secara rinci Didik menyebut untuk pencairan THR akan dibayarkan pada tanggal 27 Mei 2019. "Rencana tanggal 26 Mei tapi ternyata hari libur. Jadi kita mundur satu hari ke tanggal 27 Mei, tepatnya hari Senin datang," ujarnya.

Pernyataan Didik itu bila disinkronkan dengan jadwal dari pemerintah, tentunya mengalami kemoloran, sekitar 3 hari dari yang ditetapkan. Tapi, tidak terlalu jauh molornya. "Apalagi tanggal 24 Mei itu hari Jumat. Sabtu dan Minggu ASN libur, jadi kita pilih hari Senin tanggal 27-nya," urainya saat disinggung terkait kemoloran pencairan THR.

Selain persoalan THR dan gaji ke-13, Didik juga menyampaikan terkait persoalan setiap tahun menjelang libur panjang, yaitu hari raya idul fitri. Yakni, terkait kendaraan dinas roda dua dan empat yang dipakai untuk mudik ASN Kabupaten Malang.

Didik secara tegas menyatakan, dirinya masih menunggu keputusan Mendagri tentang hal tersebut. Akan tetapi, secara pribadi pihaknya tidak mempermasalahkan jika kendaraan dinas dipakai untuk mudik, asalkan segala bentuk resiko ditanggung oleh yang bersangkutan. Misalnya bahan bakar dan dan bila terjadi hal lain yang tidak inginkan maka menjadi tanggungjawab ASN yang meminjamnya.

"Tahun lalu juga seperti itu. Kita sampaikan silahkan pakai tapi resiko ditanggung yang pakai. Kalau kita kandangkan juga pada hari libur panjang juga cukup riskan," pungkasnya.

End of content

No more pages to load