Foto ilustrasi (ist)
Foto ilustrasi (ist)

MALANGTIMES - Beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 4 Februari 2019, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen GTK Kemendikbud) mengeluarkan keputusan nomor 0801/B.B1.3/HK/2019 tentang Penetapan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang Bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Tahap 3.

Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dan penguatan kepala sekolah yang bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah ditetapkan ada 14 instansi.

Baca Juga : Quraish Shihab Tegaskan Wabah Covid-19 Bukan Azab Allah

14 instansi tersebut antara lain, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Prof. Dr. HAMKA Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Muhammadiyah Medan, Universitas Muhammadiyah Sorong, Universitas Muhammadiyah Mataram, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Muhammadiyah Jember, Universitas Muhammadiyah Gresik, dan Universitas Pamulang.

Ketetapan tersebut menimbulkan protes dari guru-guru maupun dosen-dosen di lingkungan NU. Pasalnya, sebagian besar perguruan tinggi tersebut ialah perguruan tinggi Muhammadiyah.

Hal ini dinyatakan oleh Ketua Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (PP LP Ma’arif NU) KH Drs Z Arifin Junaidi MM.

"Kami mendapat komplain dari banyak teman-teman kami, baik guru maupun dari dosen-dosen universitas di lingkungan NU. Karena dari 14 perguruan tinggi yang ditetapkan sebagai LPD (Lembaga Penyelenggaraan Diklat) guru itu, itu kok 13 diantaranya universitas Muhammadiyah. Hanya satu yang tidak Muhammadiyah itu Universitas Pamulang," bebernya kepada MalangTIMES, Kamis (16/5).

Arifin kemudian menghubungi Mendikbud Muhadjir Effendy hingga akhirnya Dirjen GTK menghubungi Arifin. Diinformasikan kepada MalangTIMES bahwa perekrutan Lembaga Penyelenggara Diklat tersebut sudah diumumkan. Hanya saja, perguruan tinggi NU tidak merasa mendapat pengumuman tersebut.

"Kalau menurut Pak Dirjen sih sudah diumumkan tapi kalau menurut perguruan-perguruan tinggi (NU) itu nggak ada pengumuman itu," ungkapnya.

"Artinya yang diumumi itu ya yang perguruan tinggi Muhammadiyah aja," imbuhnya.

Meski begitu, dikatakan Arifin bahwa pihak Dirjen menyatakan bahwa penetapan LPD tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Namun tetap saja, cara yang dilakukan dinilainya mencederai rasa keadilan masyarakat.

Baca Juga : Bergerak Mandiri, Baitul Mal Ahad Pon Salurkan Bantuan Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19

"Saya sampaikan kepada Bapak Menteri, meskipun kata Pak Dirjen itu sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan tetapi itu mencederai rasa keadilan masyarakat," tandasnya.

Menurut Arifin, memang banyak sekali protes terkait penetapan tersebut, termasuk Forum Rektor Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (FR PTNU).

"Tidak hanya dari forum rektor tetapi juga dari perguruan tinggi-perguruan tinggi swasta itu juga pada protes," tandasnya.

Dikatakan Arifin, LP Ma'arif sendiri berkepentingan karena yang dilatih adalah guru-guru sekolah, termasuk guru-guru Ma'arif.

"Tetapi sekali lagi saya nyatakan sama Pak Menteri, bahwa meskipun itu sudah memenuhi prosedur tetapi mencederai rasa keadilan masyarakat," pungkasnya.