Wabup Malang Sanusi saat dalam sebuah acara menyatakan urusan bupati adalah ranah Kemendagri (Humas)

Wabup Malang Sanusi saat dalam sebuah acara menyatakan urusan bupati adalah ranah Kemendagri (Humas)



MALANGTIMES - Wakil Bupati (Wabup) Malang Sanusi secara tegas menyampaikan, bahwa penyebutan Plt itu sebetulnya salah, yang benar itu wakil bupati yang melaksanakan tugas dan kewenangan bupati. 

Tugas dan kewenangan bupati yang dilaksanakan oleh wabup dikarenakan adanya halangan bertugas. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan tugas dan kewenangan bupati yang dilakukan oleh wabup karena adanya halangan, telah melekat dalam jabatan.

"Itu tanpa Plt. Makanya sebutan Plt itu sebetulnya salah. Yang benar adalah wakil bupati yang melaksanakan tugas dan kewenangan bupati," ucap Sanusi saat disinggung terkait persoalan posisi Plt Bupati yang tidak pernah dipakainya dalam kegiatan maupun dalam berbagai surat resmi pemerintahan. 

Sanusi juga menjelaskan secara runut terkait adanya pertanyaan terkait jabatan bupati definitif yang belum terlihat adanya tanda-tanda, setelah adanya putusan hukum terhadap Bupati Malang non aktif Rendra Kresna.
"Untuk menjadi bupati definitif itu menjadi kewenangan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Kami masih menunggu karena itu keputusan dari Kemendagri,’’ terang Sanusi terkait persoalan tersebut.

Bagi politikus PKB ini, persoalan jabatan bupati definitif, bukan hal yang terlalu penting. Dirinya menegaskan, walau tak menjabat sebagai bupati definitif, proses perjalanan pemerintahan tetap berjalan normal dan tidak ada hambatan apapun. Bahkan, Sanusi secara lugas mengatakan, walau  tidak ada pelantikan sekalipun, dia memastikan roda pemerintahan tetap berjalan.

"Jadi kita tunggu saja, tidak baik juga terburu-buru. Itu ranah Kemendagri dan Gubernur Jatim," ucapnya yang juga mengatakan terkait wakil bupati, bila dirinya menjadi bupati definitif.

"Itu urusan partai politik pengusung untuk menunjuk wakil," tegasnya.

Seperti diketahui, bila jabatan bupati definitif menyisakan 18 bulan atau lebih, maka Sanusi bisa didampingi wakil. Tapi jika masa jabatannya kurang dari 18 bulan, maka sesuai dengan Undang-Undang tidak perlu ada wakil.
"Itu aturannya. Masa jabatan saya berakhir 17 Februari 2021 mendatang. Jadi masalah wakil bisa dihitung dengan hal itu," pungkasnya.

End of content

No more pages to load