Kerap Jadi Bumerang, Kementerian Agraria Tata Ruang Bekali Penyelenggara Penataan Ruang Se-Jatim

MALANGTIMES - Persoalan tata ruang dan wilayah di Indonesia masih merupakan pekerjaan rumah terbilang besar. Pasalnya, dari data tahun 2016 yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk peraturan daerah rencana tata ruang wilayah (perda RTRW), masih sekitar 85,29 persen dari seluruh daerah di Indonesia. 

Hal ini belum terkait dengan perda rencana detail tata ruang (RDTR). Dengan data sampai 2016 lalu,  total kabupaten/kota yang sudah memilikinya baru mencapai angka 36 daerah saja. 

Kondisi tersebut berekses pada pola pemanfaatan ruang yang semrawut serta tidak berbasis zonasi peruntukan. Akhirnya ketidakseimbangan tata ruang dan wilayah mengakibatkan berbagai problema sosial ekonomi sampai pada lingkungan hidup terjadi.
Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kemen ATR) untuk mematangkan penyusunan RDTR daerah dalam rangka mewujudkan dan mempermudah kepastian investasi.

Kiri : Wahyu Hidayat saat berbincang-bincang di acara pembekalan penataruangan (DPKPCK)

Untuk mematangkan hal tersebut, maka Kemen ATR kembali menggelar pembekalan penguatan penyelenggaraan penataan ruang bagi seluruh kepala dinas terkait dan kepala kantor pertanahan se-Jawa Timur, Selasa (14/05/2019) di Hotel JW Marriot, Surabaya. "Ini merupakan agenda  penting dalam persoalan penataruangan. Kita tahu sendiri bagaimana susahnya mengawal sebuah ranperda RDTR," kata Wahyu Hidayat, kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, yang menjadi salah satu peserta dalam acara tersebut.

Seluruh Kadis terkait tata ruang dan kepala kantor pertanahan se-Jatim(DPKPCK)

Keterlibatan Kabupaten Malang dalam pembekalan penguatan penyelenggaraan penataan ruang, selain bagian menjalankan tupoksi kedinasan, juga lebih pada beberapa persoalan teknis yang kini sedang dihadapi oleh Pemkab Malang terkait tata ruang. Misalnya, mengenai rencana pengesahan dan pengundangan Perda RDTR Singosari maupun kembali melakukan pengawalan terhadap tiga ranperda RDTR yang sejak bertahun lalu belum mendapatkan hasil.

"Kita punya beberapa ranperda RDTR yang belum disahkan. Jadi, dikegiatan ini dimungkinkan adanya solusi dalam percepatan ranperda RDTR di Kabupaten Malang," ucap Wahyu.

Dia tidak berharap, tanpa adanya regulasi, maka berbagai pembangunan tanpa memperhatikan tata ruang dan wilayah bisa terus dijaga. "Regulasi menjadi sangat penting dibsini. Sehingga pembangunan yang tidak bisa dibendung bisa sinkron dengan tata ruang dan wilayah peruntukannya," imbuhnya.

Hal ini memang terjadi di Kabupaten Malang. Misalnya proses pembangunan besar-besaran di wilayah Pakis, terutama setelah jalan tol Mapan (Malang-Pandaan) dioperasikan penuh serta rencana KEK (Kawasan Ekonomi Kreatif) Singosari dan Badan Otoritas Pariwisata Bromo Tengger Semeru, belum bisa dilaksanakan secara total. Itu diikarenakan Perda RDTR Pakis sejak bertahun lamanya belum terselesaikan.

Begitu pula proses pembangunan lainnya di 33 wilayah Kabupaten Malang yang setiap tahunnya terus digerojok pembangunan infrastruktur. Hingga acuan yang dimiliki bagi Pemkab Malang dalam pembangunan skala besar berpedoman pada perda RTRW saja.

"Acuannya seperti itu. Jadi, karena itu kita fokus untuk penyelesaian ranperda RDTR. Karena tanpa ini, kita tidak bisa mengendalikan pertumbuhan dan pembangunan di Kabupaten Malang," tegas Wahyu yang terlihat menikmati penguatan pembekalan penyelenggaraan penataan ruang.

Top