Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Dr Purnadi (Dokumen MalangTIMES)

Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Dr Purnadi (Dokumen MalangTIMES)


Editor

A Yahya


MALANGTIMES - Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Malang, terus berupaya guna meningkatkan sektor pendapatan pajak daerah. Dari sepuluh sektor pajak yang dikelola saat ini, nyaris semuanya mengalami surplus.

Sebagai informasi, kesepuluh sektor pajak daerah tersebut meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan. Kemudian parkiran, air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). “Dari sepuluh sektor pajak yang kami tangani, 9 di antaranya selalu mengalami surplus. Salah satunya sektor pajak mineral bukan logam dan batuan,” kata Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Dr Purnadi kepada malangtimes.com.

Maklum saja, dari catatan tahun lalu misalnya. Sektor pajak mineral bukan logam dan batuan, memang mengalami surplus. Dimana jika dinominalkan, pendapatan pajak di sektor ini, mencapai lebih dari Rp 938 juta. Padahal, tahun 2018 silam targetnya hanya Rp 600 juta. “Tahun lalu pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami surplus hingga lebih dari 56 persen,” sambung pria yang identik mengenakan kaca mata ini.

Ketika ditanyakan terkait realisasi di tahun tahun 2019, Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Dr Purnadi mengaku jika hingga saat ini pihaknya sudah memperoleh pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan, mencapai 15 persen lebih, dari nominal yang sudah ditargetkan. Yakni sekitar Rp 115,96 juta. “Target pajak mineral bukan logam dan batuan di tahun ini, memang mengalami peningkatan. Dari yang semula hanya Rp 600 juta, tahun 2019 ini targetnya meningkat menjadi Rp 750 juta,” terang Dr Purnadi.

Mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang ini menjelaskan, terdapat beberapa kendala yang membuat tahun 2019 ini, sektor pajak mineral bukan logam dan batuan kurang maksimal. Diantaranya mainsite dari para Wajib Pajak (WP), yang lebih memilih membayarkan kewajibannya di akhir-akhir tutup buku. “Jika melihat catatan tahun 2018 lalu, mereka (WP) memang membayar kewajibannya mendekati masa jatuh tempo pembayaran,” tuturnya.

Terkait hal ini, Dr Purnadi mengaku jika sudah mengerahkan tim khusus, guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayarkan pajak. Khususnya di bidang pajak mineral bukan logam dan batuan. Dengan demikian, target yang dipatok di tahun ini, diharapkan akan segera terealisasi. Selain itu, para WP juga akan terhindar dari sanksi dan denda, akibat keterlambatan pembayaran.

“Target pribadi di tahun ini masih sama dengan tahun 2018 lalu, yakni memperoleh pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp 938 juta. Jumlah tersebut sudah melebihi target, yakni sebesar Rp 750 juta. Jika melihat catatan dan data yang ada, jumlah tersebut tidak terlalu berat,” pungkasnya.

End of content

No more pages to load