MALANGTIMES - Tim Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI, hari ini (13/5/2019) mendatangi Kantor Kementrian Agama Kota Malang. Dalam kunjungan tersebut, Panja Komisi VIII DPR RI, berniat menjaring aspirasi mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang sempat menuai kritikan sejumlah pihak.

Pasalnya, dikhawatirkan, dengan adanya RUU ini, bisa menghilangkan kekhasan atau ciri dari pesantren, yang memang sudah sejak dahulu mengakar dan hanya satu-satunya ada di Indonesia.  Kekhasan yang dimaksud dalam hal ini, adalah, ideologi substantifnya dalam memelihara keutuhan NKRI.

Ketua Panja Sodiq Mujhaid mengungkapkan,  bahwa dengan adanya RUU Pesantren ini, nantinya bukan malah menghilangkan ciri khas dari pesantren. Sebaliknya, jika RUU Pesantren ini malah akan menguatkan kelembagaan maupun dukungan terkait pendanaan, sarana prasarana serta output kualitas lulusan.

"Peran pesantren secara historis telah diakui pemerintah. Namun dari sisi keberadaan institusinya, seperti ada dan tiada. Ada itu memang diakui kelembagaannya, Namun dari sisi dukungan pendanaan masih terbatas," bebernya kepada malangtimes.com.

Sambung Sodiq, bahkan dari angka dana pendidikan yang begitu besar, yakni Rp 49 triliun pesantren dan madrasah swasta hanya menyerap Rp 275 miliar. Sehingga dari situ, DPR berupaya mendorong untuk lahirnya UU tersebut. Dan dalam pembahasannya, ditargetkan selesai di akhir periode kepemimpinan sidang akhir bulan September.

"Ini kan juga tidak adil dalam membangun perspektif membangun sumber daya manusia dalam pesantren. Karenanya DPR mendorong segera lahirnya UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan," paparnya

Sementara itu, Ahmas Taufiq pengasuh Ponpes Almunawaroh Kedungkandang, menyampaikan, jika dalam globalisasi, tentunya rawan dengan adanya paham yang trans nasional yang bisa masuk dalam kelembagaan-kelembagaan baru.

Makanya, ia berharap, dalam RUU nantinya juga perlu diatur mengenai keselamatan ideologi negara. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk melarang kurikulum-kurikulum keras yang bisa membelokkan ideologi bangsa ini dengan rambu-rambu UU. "Bukan hanya masalah fulus (uang). Jika itu diabaikan (mengenai penguatan ideologi), maka akan bisa membahayakan," paparnya

Di sisi lain, Pelaksana Tugas (PLT) Kakanwil Jatim, Moch Amin Mahfud, mengungkapkan,  pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua yang sudah banyak berperan bagi bangsa ini dalam segala aspek. Oleh sebab itu, mengenai adanya RUU Pesantren ini, merupakan angin segar.

Sebab, kembali lagi masalah pendanaan,  anggaran bantuan yang diberikan pemerintah memang nilainya sangat kecil. Sehingga dengan adanya RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan tentu pihaknya akan mendukung.

"Tapi konsekuensinya pemerintah mau tidak mau harus menyediakan anggaran untuk mendanai pesantren. Baik itu lembaganya, proses belajar mengajarnya, kemudian guru-guru pengajarnya. Dan jika ada cluster pesantren, baik itu besar, sedang, kecil, semua harus terakomodir sesuai porsinya,"  pungkasnya.