MALANGTIMES - Demo yang berlangsung beberapa hari lalu di Bawaslu oleh pendukung Prabowo-Sandiaga, terus berlanjut dengan berbagai peristiwa lanjutannya. Seperti viralnya video yang memperlihatkan seorang pendemo yang siap memenggal kepala Jokowi, sampai demo tandingan.

Hal ini terjadi tiga hari lalu saat para pendukung Prabowo-Sandiaga berdemo di Bawaslu, aksi tandingan dari Aliansi Santri Indonesia (ASI), yang mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu. ASI menuntut agar tidak ada lagi unjuk rasa yang menuduh penyelenggara pemilu melakukan kecurangan.

Semakin meruncingnya kondisi tersebut, semakin diperpanas dengan berbagai pernyataan-pernyataan para elit politik. Sehingga ditakutkan akan menjadi persoalan yang meluas di tingkat daerah.

Lantas bagaimana respon para tokoh agama di Kabupaten Malang terkait demo atas nama People Power yang dipicu adanya dugaan kecurangan pemilu 2019 yang dituduhkan Paslon capres dan cawapres 02.

Thoriq bin Ziyad, inisiator hari santri nasional (HSN) menyampaikan terkait people power yang diusung oleh pendukung paslon 02, dengan dasar kekecewaan atau pun praduga hasil pemilu merupakan kecurangan terstruktur dan masif, akan terjebak pada inkonstitusional.

"Kalau mengenai kekecewaan terhadap hasil pemilu dan pilpres yang sudah ada mekanisme baku dan konstitusionalnya, maka people power seperti seruan para politisi itu malah mengarah kepada makar dan inkonstitusional,” kata Gus Thoriq sapaan akrabnya, Senin (13/05/2019).

People power yang seperti itu dan telah terjadi beberapa hari lalu, tentunya membuat masyarakat yang membutuhkan suasana damai dan sejuk paska pemilu 17 April 2019 lalu, merasakan ketidaknyamanan. Hal ini juga yang dirasakan Pengasuh Ponpes Salaf Babussalam Banjarejo, Pagelaran, ini.

Di kesempatan berbeda Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Malang Umar Usman juga memberikan pernyataannya terkait adanya demo dengan mengatasnamakan  people power dalam persoalan pemilu 2019. Dirinya menilai, sejumlah elit politik yang mengajak masyarakat memprotes hasil pilpres 2019 dengan gerakan rakyat atau people power, dinilai mencederai makna demokrasi.

“Kami menilai seruan untuk people power ini tidak mendidik. Kurang dewasa dan jauh dari sikap fair play,” ujarnya yang menegaskan, apabila terjadi kesalahan, kecurangan dalam pemilu, maka bisa ditempuh jalur hukum.

"Seluruh pihak seyogyanya mendukung apapun hasil pemilu 2019. Bila ada kesalahan, ajukan ke ranah hukum. Ada ruang konstitusional dalam penyelesaian ini. Tapi bila hanya tuduhan saja tanpa ada bukti yang bisa diuji di pengadilan, jangan memperpanjang persoalan," urai Umar.

“Sudah saatnya kita bersatu padu membangun negara yang besar ini. Jangan kemudian terpecah belah oleh kepentingan sesaat,” imbuhnya.

Kekhawatiran ekses panas Jakarta dengan adanya people power merembet ke daerah-daerah. Serta berdampak terhadap keharmonisan dan stabilitas di dalam masyarakat Jawa Timur (Jatim) khususnya. Barisan Kader (Barikade) Gus Dur Jatim pun siap menghadang upaya sekelompok orang yang ingin membuat onar pasca pilpres 2019.

Melalui Ketua Barikade Gus Dur Jatim, Ahmad Arizal, mengimbau seluruh rakyat Indonesia  bersabar menunggu hasil keputusan KPU RI pada tanggal 22 Mei 2019 mendatang. Sedangkan terkait gerakan rakyat yang dihembuskan sejumlah elit politik, tidak perlu disikapi secara berlebihan.

“Masyarakat tidak boleh terprovokasi oleh sekelompok orang yang sengaja membuat gaduh Indonesia yang kita cintai ini. Kita meminta aparat keamanan pun bisa tegas dalam menyikapi kelompok yang akan merusak dan mencederai asas Pancasila dan UUD 1945," ujar Arizal. 

Arizal pun menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam untuk menghadang sekelompok orang yang sengaja membuat onar di Republik Indonesia ini. "Karena NKRI harga mati," tegasnya yang juga mengimbau seluruh masyarakat di Jatim untuk tetap tenang dalam menyikapi setiap persoalan, apalagi yang berbau hoax.