Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Dr Purnadi. (Foto : istimewa)
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Dr Purnadi. (Foto : istimewa)

MALANGTIMES - Upaya yang dilakukan Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Malang untuk menggenjot sektor pendapatan pajak daerah mulai menunjukkan hasil signifikan. Hanya dalam waktu empat bulan, OPD (organisasi perangkat daerah) yang dikepalai Dr Purnadi itu sudah meraup pendapatan sekitar 60 persen dari nominal yang ditargetkan di sektor pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB). 

“Sejak Januari hingga April tahun ini (2019), sektor pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sudah memperoleh pendapatan mencapai Rp 32.597.642.257,” kata Purnadi. 

Dengan capaian tersebut, hingga akhir bulan 2019, Bapenda tinggal mengejar pendapatan di sektor BPHTB minimal senilai Rp 22.402.357.743. Sebab, target yang dipatok selama 2019 adalah Rp 55 miliar.  “Jika ritme ini bertahan, maka hingga akhir tahun, sektor BPHTB bisa mengalami surplus yang signifikan,” terang Purnadi. 

Sektor BPHTB memang menjadi top score dari 10 kategori pajak daerah yang dikelola Bapenda Kabupaten Malang. Sepuluh kategori tersebut meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkiran, air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta BPHTB. “Total pajak daerah yang diperoleh selama 4 bulan sekitar Rp 74 miliar. Artinya hampir separo dari pendapatan pajak saat ini disumbang oleh sektor pajak BPHTB,” ungkap Purnadi. 

Jika melihat catatan tahun sebelumnya, harapan bahwa tahun 2019 ini sektor BPHTB bisa mengalami surplus tidak terlalu berlebihan. Sebab, tahun 2018 lalu, Bapenda memperoleh pendapatan di sektor pajak BPHTB mencapai Rp 112.903.983.738. Padahal target yang dipatok hanyalah Rp 80 miliar. “Tahun 2018 lalu, sektor BPHTB bisa surplus lebih dari 41 persen,” sambung pria berkacamata itu. 

Mantan kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang ini sudah mengimbau kepada pegawainya untuk aktif terjun ke masyarakat. Tujuannya adalah untuk menginggatkan kepada para wajib pajak (WP) agar segera membayarkan tanggungan mereka. 

“Selain memaksimalkan peran pegawai Bapenda, kami juga menggandeng beberapa instansi terkait. Tujuannya untuk menegur sekaligus menghindarkan para wajib pajak dari sanksi dan denda keterlambatan pembayaran,” pungkas Purnadi.