Ilustrasi Uang Palsu

Ilustrasi Uang Palsu



MALANGTIMES - Maraknya video di beberapa media sosial dan platform Youtube tentang tutorial atau cara membuat uang palsu berisiko untuk ditiru. Pasalnya, para pemalsu uang bakal dikenai pasal pidana karena melanggar Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Malang Azka Subhan Aminurridho meminta masyarakat untuk tidak meniru dan juga mewaspadai peredaran uang palsu (upal) saat bertransaksi. "Dibacanya sih bukan tutorial pembuatan uang palsu. Tapi petunjuk cara print berwarna. Namun, karena yang digunakan obyeknya uang, persepsinya bisa demikian," ujar Azka.

"Apapun bentuk dan caranya untuk bertujuan membuat uang palsu, nanti berurusan dengan kepolisian sebagai institusi yang berwajib urusan pidana pemalsuan uang," tegasnya. Dalam UU 7/2011 pasal 36 dan 37 diterangkan bahwa pemalsu uang dapat dikenai pidana penjara 1 tahun dan juga denda maksimal Rp 200 juta. 

Ketua Tim Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang Rupiah, Layanan dan Administrasi KPw BI Malang, Rini Mustikaningsih menambahkan, upaya menekan peredaran upal selama ini yakni lebih pada kegiatan-kegiatan sosialisasi tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah. "Di BI Malang tidak ada tim khusus pemantauan. Namun, ada petugas kasir khusus untuk menangani uang yang diragukan keasliannya," ujarnya.

Petugas kasir itu, lanjut Rini, juga mengompilasi laporan-laporan dari masyarakat umum atau perbankan terkait uang yang diragukan keasliannya. "Apabila sudah diyakini bahwa itu uang tidak asli, datanya diinput ke dalam system on line dengan kantor perwakilan kami, yaitu BI CAC atau Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center," tuturnya.

"Selain itu, di wilayah kerja KPw BI Malang juga ada beberapa Polres yang minta bantuan untuk menjadi ahli yang menegaskan temuan mereka bahwa itu upal. Tetapi hingga saat ini kalau (temuan upal) dalam jumlah besar rasanya belum ada," terangnya. Meski demikian, KPw BI Malang menemukan peningkatan jumlah upal di awal 2019 ini dibanding periode yang sama tahun lalu. 

BI Malang mencatat pada Januari-Februari 2019 ini sudah ada temuan 1.245 upal. Sementara pada dua bulan pertama 2018 lalu, jumlahnya hanya 1.033 lembar. "Jumlahnya ternyata tiap tahun meningkat, mudah-mudahan ini tidak berkaitan dengan tahun politik," kata Rini.  

Rini menyebut, temuan upal di wilayah Malang Raya dan Pasuruan mengalami peningkatan setiap tahun. Berdasarkan data BI Malang, jumlah temuan uang palsu di tahun 2017 sebanyak 5.835 lembar. Sementara pada 2018, temuannya meningkat menjadi 7.827 lembar.

Sementara di pada Januari 2019 temuannya sebanyak 589 lembar, angka itu hampir sama dengan periode Januari 2018 sebanyak 592 lembar. Sedangkan Februari 2019 temuannya mencapai 656 lembar, jumlah itu meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun 2018 sebanyak 441 lembar.

Upal tersebut rata-rata merupakan temuan berasal dari bank umum. Selain dari bank umum, BI Malang juga membantu pihak kepolisian melakukan pengecekan keaslian rupiah dari hasil temuan polisi. "Kasir kami juga ada yang diminta Reskrim Polres Pasuruan untuk memastikan apakah temuannya merupakan uang asli atau tidak," imbuh Rini.

Untuk mengantisipasi peredaran upal, BI terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai 3D, yakni Dilihat, Diraba, dan Diterawang. "Selain 3D, kami juga gencar sosialisasi pada masyarakat agar selalu memperlakukan uang dengan baik, karena uang juga merupakan lambang negara. Prosedur mencetak uang juga lama," tegasnya.

Sosialisasi memperlakukan uang dengan baik meliputi 5J, yakni jangan jangan dilipat, jangan distapler, jangan dicoret, jangan dibasahi, dan jangan diremas. "Itu yang kita viralkan, sehingga apabila mereka sudah memelihara uang dengan baik, nilai edar uang juga bisa laku dalam kurun waktu yang lama," pungkas wanita berkacamata ini.

End of content

No more pages to load