Hearing pedagang Pasar Takjil Soehat dengan Komisi D DPRD Kota Malang (Istimewa).
Hearing pedagang Pasar Takjil Soehat dengan Komisi D DPRD Kota Malang (Istimewa).

MALANGTIMES - Pedagang Pasar Takjil Soekarno Hatta kembali melayangkan aduan ke DPRD Kota Malang. Dalam acuannya tersebut, pedagang berharap agar diberikan solusi untuk bisa kembali berjualan seperti bulan Ramadan sebelumnya.

Perwakilan pedagang Pasar Takjil, Didik Maulana yang datang beserta beberapa pedagang dan mengadu ke Komisi D DPRD Kota Malang menyampaikan, ada puluhan pedagang yang saat ini memilih tidak berjualan sebelum ada kejelasan izin dari Pemerintah Kota Malang.

"Tapi sayangnya, saat kami pedagang resmi memilih tidak jualan dulu, malah ada pedagang lain yang nerobos dan berjualan di area trotoar. Itu juga nutupi ruko yang ada, mangkanya kami kembali datang ke sini (Komisi D DPRD Kota Malang; red)," katanya pada wartawan, Jumat (10/5/2019).

Dia menjelaskan, kedatangannya tersebut merupakan yang ke dua kali. Tadinya dia berharap dapat bertemu dengan perwakilan warga RW 16 yang sebelumnya melayangkan protes. Namun sayangnya, tak ada satupun perwakilan warga yang datang.

"Sekarang kami buntu, nggak tahu harus bagaimana lagi. Karena nggak ada perwakilan warga yang datang. Padahal sekarang tempat kamu diserobot pedagang lain," urainya.

Lebih jauh dia menyampaikan jika pedagang Pasar Takjil tetap berkeinginan untuk berjualan. Termasuk apabila diberi izin untuk berjualan di area Taman Krida Budaya Jawa Timur (TKBJ). Karena memang dalam aturan sudah jelas jika berjualan di kawasan jalan dilarang karena mengganggu pengguna jalan.

"Kami sangat setuju kalau dipindahkan ke TKBJ, lebih baik begitu. Tapi bagaimana caranya agar kami bisa jualan di sana," terangnya lagi.

Menurutnya, Pasar Takjil Soehat sudah menjadi salah satu ikon di Kota Malang. Di mana selama Ramadan memang menjadi jujukan banyak masyarakat. Sehingga dia sangat menyayangkan jika ditutup begitu saja. Terlebih, keberadaan Pasar Takjil Soehat juga berpengaruh pada perputaran ekonomi.

"Eman-eman kalau harus dibubarkan, karena sudah menjadi ikon di Kota Malang," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang, Sugiono menjelaskan, sebagaimana aturan yang ada, berjualan di jalan dan bahu jalan sangat tidak dibolehkan. Karena itu sebelumnya juga sudah diatur dalam Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012.

"Dalam Perda aturannya sudah sangat jelas berjualan di jalan dan bahu jalan dilarang. Kemarin kami sarankan untuk berunding dengan warga dan lurah serta camat, agar ada win win solution," imbuhnya.

Namun di sisi lain, tambahnya, berjualan takjil memang menjadi salah satu sumber rejeki saat menjelang lebaran. Sehingga perlu ada upaya lain untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada.

"Tapi aturan tetap aturan, pedagang juga harus paham itu," tambahnya.

Dia pun berharap akan ada solusi yang lebih konkret untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dia juga mendukung jika seandainya pedagang dipindah ke area dalam TKBJ. Dengan catatan pedagang harus memperhatikan kebersihan dan fasilitas umum yang ada.

"Paling utama adalah menjaga kebersihan," pungkas Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang itu.