Puji Hariwati Plh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Nana)

Puji Hariwati Plh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Nana)



MALANGTIMES - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Malang secara tegas menyatakan di dalam proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019, tidak ada praktik transaksi atau jual beli kursi di lingkungan sekolah, baik itu Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Hal ini sebagai jawaban dari adanya rumor terkait sistem zonasi yang akan melahirkan lagi praktik jual beli kursi. Pasalnya, melalui sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB, ruang untuk itu juga terbuka. Khususnya, bagi kursi yang diperuntukan jalur prestasi sebanyak 5 persen. Serta jalur perpindahan orang tua sebanyak 5 persen juga. 90 persen kursi dalam PPDB sudah dipastikan untuk anak-anak di dalam zona sekolah itu berada.

Rumor inilah yang dijawab tegas oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malang, Puji Hariwati. Perempuan berhijab ini memastikan PPDB 2019 bebas dari praktik jual beli kursi. “Kita pastikan tidak ada itu. PPDB saat ini menggunakan sistem zonasi dan juga pendaftaran hingga pengumuman semuanya melalui daring di internet,” ujar Puji, Jumat (10/05/2019).

Dirinya juga menyampaikan, bahwa pihak Disdik juga telah menginstruksikan kepada seluruh kepala sekolah (kasek) agar tidak bermain-main dalam penerimaan siswa baru. “Sudah kita instruksikan, dan kita pastikan semua berjalan baik,” ujar Puji.

Seperti diketahui, PPDB 2019 jalur zonasi telah berakhir (6-9 Mei 2019). Sedangkan untuk jalur zonasi dikarenakan  perpindahan orangtua akan dibuka mulai tanggal 20-23 Mei 2019 mendatang.

"PPDB untuk jalur perpindahan orangtua dan zonasi baru dibuka tanggal 20 Mei nanti dan ditutup sehari sebelum pengumuman secara resmi pada 24 Mei 2019," ujar Puji yang juga menegaskan untuk seluruh orangtua agar tidak perlu panik, putra dan putrinya  tidak mendapatkan tempat sekolah.

“Berdasarkan Permendikbud tersebut sudah jelas diatur tentang radius zona terdekat dari sekolah dengan kuota paling sedikit 90 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.  Sedangkan untuk sistem zonasi juga sudah ditetapkan oleh Pemda sesuai dengan kondisi di daerah tersebut dengan memperhatikan ketersediaan anak usia sekolah di zona yang sudah ditentukan,” pungkas Puji.

End of content

No more pages to load