Menristekdikti, Moh Nasir (Foto: Istimewa)

Menristekdikti, Moh Nasir (Foto: Istimewa)



MALANGTIMES - Jeratan kasus dugaan kampanye terselubung yang menyeret Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristeksikti), Moh Nasir kini bak isapan jempol belaka. Sebab, sejak 2 Mei yang lalu pihak kejaksaan dan juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang mengetuk palu untuk tidak melanjutkan kasus tersebut.

Berbagai upaya untuk menyelesaikan kasus tersebut juga telah dilakukan pihak Bawaslu, namun langkah mereka dirasa selalu dihambat di Jakarta.

Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Malang, Hamdan Akbar Safara mengatakan jika kasus Menristekdikti yang telah ditangani mulai awal April 2019 itu sempat diarahkan pihak Bawalu RI untuk diperiksa di Jakarta. Namun, setelah ditindaklanjuti ternyata dibatalkan.

"Kami akhirnya datang ke sana (Jakarta), penyidik dan jaksa. Pada waktu sudah di Jakarta, itu kita jadwalkan sore untuk bertemu Menristekdikti. Kita datang sehari sebelumnya, tapi pada pagi keesokan harinya itu di-cancel," ujar dia.

Sebelumnya Moh Nasir (Menristekdikti) dilaporkan ke Bawaslu setelah diduga melakukan kampanye di wilayah kampus Universitas Brawijaya saat mengisi acara bertajuk "Kebijakan Kementerian Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0" pada 27 Maret lalu.

Dari informasi yang beredar, sang menteri terlihat melakukan ajakan untuk memilih Capres nomor urut 1 Joko Widodo. Penanganan kasus tetap berlanjut bahkan dijadwalkan pada tanggal 23 April lalu, namun upaya Bawaslu tetap gagal.

Padahal pihaknya telah mengumpulkan bukti dari keterangan saksi - saksi. Yakni 7 mahasiswa dan 1 orang dari pihak rektorat.

"Sebelum ke Jakarta tanggal 22 April itu kita sudah memiliki penguatan alat bukti dan itu sudah cukup kuat untuk dilakukan pemeriksaan terhadap menterinya yang direncanakan tanggal 23 April. Tapi tanggal 22 malam tiba-tiba dicancel secara sepihak lagi. Padahal batas pemanggilan hanya bisa dilakukan sebanyak dua kali saja," imbuh dia.

Akhirnya, karena keterbatasan untuk menghadirkan saksi ahli dan kala itu berhimpitan dengan masa pencoblosan dan rekapitulasi suara Pemilu 2019 pihak Bawaslu mengurungkan untuk melanjutkan kasus tersebut. Ditambah adanya keterbatasan anggaran yang terpakai dalam kegiatan pesta demokrasi itu.

"Tindakan ini membutuhkan ahli pidana di waktu 14 hari tersebut (masa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus Pemilu), yang bertepatan dengan hari H dan rekap. Jadi ada kendala di anggaran. Kami tidak bisa menghadirkan ahli pidana untuk meyakinkan pengawas sendiri, maupun penyidik," bebernya.

Kemudian, perkembangannya tindakan menteri ini belum dianggap menguntungkan bagi salah satu peserta pemilu. Kejadian di UB tersebut Jokowi masih dianggap sebagai representasi presiden, bukan sebagai calon presiden nomor urut 01. Sehingga sangkaan pidana masih dinilai belum memenuhi unsur pemilu.

"Ternyata sangkaan pidana belum memenuhi unsur pemilu yang kuat. Akhirnya, kita sepakat untuk dihentikan pada tanggal 2 Mei itu. Jadi, kasusnya telah selesai," pungkasnya.

End of content

No more pages to load