Tidak Terbukti Lakukan Pemalsuan Sertifikat, ASN Pemkot Malang dan Rekannya Divonis Bebas

May 09, 2019 21:02
Dua terdakwa yang kini divonis bebas, Dandung (Kiri) dan Andriono (kanan) (rompi orange)(Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Dua terdakwa yang kini divonis bebas, Dandung (Kiri) dan Andriono (kanan) (rompi orange)(Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Dua terdakwa dugaan pemalsuan dokumen, Dandung (51), oknum PNS Pemkot Malang, warga Perum Dirgantara, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Lurah Purwodadi, Kecamatan Blimbing dan Andriono (46), warga Perum Puri Kartika Asri, Kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang divonis bebas murni.

Baca Juga : Keluarkan Surat Edaran, Mulai Besok Bupati Malang Minta Warga Tidak Keluar Rumah

Vonis bebas tersebut dibacakan langsung ketua majelis hakim saat sidang putusan di Pengadilan Negeri Malang.

"Karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, keduanya divonis bebas," tutur Ketua Majelis Hakim, saat membacakan vonis dalam sidang putusan, Rabu (8/5/2019)

Mendengar vonis bebas dari hakim, keluarga kedua terdakwa nampak sumringah dan terharu, sembari menunggu sidang. 

Kebahagiaan juga bertambah besar, manakala kedua terdakwa bisa langsung bebas pada hari itu dengan melengkapi beberapa administrasi. 

Salah satunya adalah hari menunggu keluarnya salinan putusan dari pengadilan.

"Hari ini dinyatakan vonis bebas. Dan putusan ini memang sudah benar. Karena memang perkara ini murni perdata," ungkap Sumardhan SH, kuasa hukum dari Andriono

Mengenai langkah selanjutnya yang akan diambil, mengingat Andriono sudah menjalani hukuman selama tiga bulan. 

Pihaknya menjelaskan masih akan berkoordinasi mengenai langkah hukum yang akan diambil.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dandung, Haris Fajar Kuntario menejelaskan meskipun kliennya mendapat vonis bebas, namun pihaknya akan melakukan langkah lanjutan mengenai kasus yang membuatnya menghuni Lapas Lowokwaru.

Sebab, hal itu dinilai merugikan dirinya secara materiil maupun immaterial. 

Terlebih lagi, Dandung yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat merasa dirugikan.

Baca Juga : Polisi Akui Kejahatan Jalanan Kota Malang Meningkat Usai Program Asimilasi

"Nama baik klien saya menjadi jelek. Makanya kami berencana akan mengambil langkah, namun akan kami koordinasikan dulu. Kliennya saya itu Lurah, yang harus memberikan pelayanan. Dari awal ini perdata, karena ada yang membeli lahan, tapi tidak dilunasi," bebernyam

Di sisi lain, menanggapi putusan dari pengadilan yang menyatakan kedua terdakwa bebas, Kejaksaan Negeri Kota Malang, melalui Kasi Pidana Umum (Pidum), bakal melakukan langkah terkait putusan vonis bebas tersebut.

"Kami bakal melakukan kasasi," jelasnya singkat.

Sebelumnya, kasus ini bermula dari adanya lahan, di kawasan Jl. Kemirahan, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing dari PT. Sapta Tunggal Surya Abadi (STSA). 

Selanjutnya, lahan tersebut dijual lagi kepada Amin melalui Djoni Wijaya yang saat itu menjadi manager PT. STSA. Namun, Amin belum menyetorkan uang dari lahan yang dibeli.

Dan dalam perkembangannya, setelah dibeli Amin, lahan itu dijual kembali dengan melibatkan Dandung, Lurah Purwodadi (terdakwa II) terkait urasan berkas surat Akta Jual Beli (AJB) kepada masyarakat, dengan dipecah menjadi 20 bagian. Diduga, terjadi pemalsuan dokumen saat proses AJB.

Setelah 5 tahun lamanya, para pembeli belum memiliki sertifikat dan hanya berpegang pada AJB. 

Kemudian, para pembeli meminta tolong Andriono, jasa pengurusan sertifikat hingga para mereka memiliki sertifikat.

Akibatnya, kedua terdakwa dilaporkan dan sampai membuatnya harus menghuni Lapas Lowokwaru. 

Dalam proses hukum kasus tersebut, Andriono dituntut 10 bulan penjara, sementara Dandung dituntut 3 tahun penjara.

Topik
Berita MalangDua terdakwadugaanPemalsuan Sertifikatpns pemkot malangPengadilan Negeri Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru