Hearing antara aktivis GMNI dengan perwakilan DPRD Kota Blitar terkait menjamurnya minimarket di Kota Blitar
Hearing antara aktivis GMNI dengan perwakilan DPRD Kota Blitar terkait menjamurnya minimarket di Kota Blitar

MALANGTIMES - Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Blitar mendatangi kantor DPRD Kota Blitar, Selasa (7/5/2019). Kedatangan mereka dalam rangka hearing menuntut kejelasan Perda No 1 Tahun 2018 tentang minimarket berjejaring.

“Kami ingin kepastian dan kejelasan terkait keputusan tersebut. Pasalnya pelaksanaanya telah merugikan rakyat khususnya pedagang kecil dimana minimarket berjejaring saat ini tumbuh pesar di  Kota Blitar,” ungkap Sekretaris DPC GMNI Blitar, Ardan Abadan.

Menurut Ardan, pesatnya pertumbuhan ritel modern seperti minimarket telah membuat pedagang kecil menjerit. Pedagang warung kecil tertekan omzet penjualannya seiring dengan makin tidak terkendalinya pendirian minimarket di sekitar lokasi dagangan mereka.

“Sejatinya Pemerintah melalui Perpres No 112 tahun tahun 2007 telah menyusun regulasi mengenai Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Namun Perpres 112 ini perlu diakomodasi lebih lanjut dengan Perumusan Perda dan Perwali agar dapat disesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Sehingga dapat mejembatani keseimbangan kepentingan pedagang warung kecil dan ritel modern,” tegasnya.

Sementara itu Mada Nova Nur Kholifah Korlap audiensi menyatakan audiensi ini membahas penyampaian hasil analisa dan dampak masyarakat yang dikaji oleh GMNI Blitar. Dalam audiensi dengan dewan, mereka juga memutar film dokmenter yang berisi suara-suara masyarakat terdampak.

“Suara-sura ini merupakan amanat penderitaan rakyat. Jika minimarket tidak sesuai dengan Perda, kami harap harus ditindak tegas jika perlu harus ditutup,” tandasnya.

Dalam aksi tersebut, setidaknya ada beberapa poin tuntutan yang disuarakan terkait audiensi di DPRD Kota Blitar.Pertama, penertiban dan penutupan minimarket berjejaring yang melanggar Perda (pasal 22 perda).

Kedua, pemerintah harus mendata dan memfasilitasi pelatihan peningkatan daya saing bagi masyarakat terdampak. Ketiga, merevisi Perda agar zonasi minimarket berjejaring disesuaikan agar hanya didirikan di zona jalan provinsi atau dekat wisata dibatasi maksimal 2 apabila berada di jalan provinsi dan 1 apabila lokasi dekat dengan wisata, namun menimbang jarak dengan toko kelontong harus dikaji agar tidak terkena dampak dengan pengawasan yang ketat.

Keempat, merevisi Perpres no 112 tahun 2007, tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. "Ada beberapa tuntutan yang kami sampaikan terkait Perda tersebut, harapanya DPRD selaku wakil rakyat harus mengedepankan kepentingkan rakyat,” ujarnya.

Audiensi tersebut dimulai sekitar pukul 11.00 WIB yang dilakukan didalam gedung DPRD Kota Blitar. Dalam audiensi ditemui oleh beberapa anggota dewan. Ketua Bapemperda DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim dilansir dari Tribunnews.com mengatakan segera menyampaikan aspirasi para anggota GMNI ke Pemkot Blitar.

Menurutnya, Perda soal pasar modern sebenarnya inisiatif dari dewan. Perda itu dibuat justru untuk melindungi pasar tradisional. "Dalam Perda itu sudah ada pembatasan jumlah minimarket berjejaring yaitu 22 unit," katanya.

Dikatakannya, para mahasiswa hanya meminta ada pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dari Pemkot Blitar seiring dengan bertambahnya jumlah minimarket berjejaring. Dengan pemberdayaan harapannya masyarakat tetap mampu bersaing meski jumlah minimarket berjejaring bertambah.

Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Blitar, Suharyono dilansir dari tribunnews.com mengatakan jumlah minimarket berjejaring memang bertambah. Menurutnya saat ini ada sekitar 15 unit minimarket  berjejaring yang berdiri di Kota Blitar. Dari 15 unit minimarket itu, 10 unit baru beroperasi dan lima unit sudah lama beroperasi.

"Sejak Perda diberlakukan sudah ada sekitar 10 unit minimarket baru yang sudah beroperasi. Kalau ditambah yang eksisting jumlahnya sekitar 15 unit. Jumlah minimarket eksistingnya lima unit," pungkasnya.