Jasa penukaran uang yang beroperasi di kawasan Alun-Alun Merdeka. (Doc MalangTIMES)
Jasa penukaran uang yang beroperasi di kawasan Alun-Alun Merdeka. (Doc MalangTIMES)

MALANGTIMES - Jasa penukaran uang sudah tak asing lagi di kalangan masyarakat. Para pelaku jasa penukaran uang kerap menjamur saat Ramadan hingga Lebaran di kawasan perkotaan, seperti di kawasan Alun-Alun Kota Malang. 

Baca Juga : Target Agustus, Mal Pelayanan Publik Kota Malang Dimungkinkan Molor

Hadir di pinggir jalan, biasanya para pelaku jasa penukaran uang tersebut menggelar uang dagangannya di sebuah papan. Namun, keberadaan mereka dinilai mengganggu ketertiban masyarakat. Sebab, lahan yang kerap digunakan adalah trotoar yang notabene merupakan hak pejalan kaki.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang Priyadi mengatakan, jika sesuai surat edaran wali kota, pihaknya akan melakukan penertiban terhadap para penjual jasa tukar uang yang  menggunakan trotoar untuk lapak. Dari situ, para penyedia jasa ini melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang ketertiban umum. 

"Makanya nanti mereka yang buka di trotoar kawasan Alun-Alun Merdeka, baik itu di sisi selatan, utara, barat dan timur, akan kami tertibkan," ucap Priyadi kepada MalangTIMES. 

Selain kawasan Alun-Alun Merdeka, terkait lokasi atau titik lain tempat para pelaku jasa penukaran uang membuka lapak, satpol PP menunggu instruksi lebih lanjut. Sebab, pihaknya saat ini masih berfokus di kawasan Alun-Alun Merdeka.

Namun sejauh ini,  dalam pantauan satpol PP, belum ada pelaku jasa penukaran uang yang membuka lapak di kawasan Alun-Alun Merdeka. Meskipun begitu, satpol PP tetap melakukan pengawasan. 

"Sementara kami terfokus di alun-alun karena di sana kan kawasan padat kendaraan sehingga nanti bisa saja mengganggu. Makanya kami sterilkan, baik itu pedagang kaki lima (PKL) dan jasa tukar uang," tandasnya.

Baca Juga : Bansos untuk Warga Terdampak Covid-19 Mulai Disalurkan, Pemkot Malang Buat Skema Baru

Priyadi menambahkan, sebenarnya tukar-menukar uang di jalan tidaklah dibenarkan. Hal tersebut sama saja dengan melakukan jual beli uang. Padahal, uang sendiri merupakan alat pembayaran dan bukan termasuk komoditas yang diperjualbelikan. 

"Pokoknya tidak ada di radius tertentu. Kawasan Alun-Alun Merdeka dan BI (Bank Indonesia) akan kami sterilkan," ujar Priyadi.

Dalam razia nanti, petugas akan mendata identitas para penyedia jasa tukar uang dan meminta mereka tidak kembali melakukan kegiatan penukaran uang di pinggir jalan. Selain upaya menjaga ketertiban, upaya ini juga mencegah adanya potensi peredaran uang palsu yang memanfaatkan jasa penukaran uang di jalan.