Konsumen di Malang Ogah Bayar Lebih, Kenaikan Tarif Ojek Online Tak Jamin Kesejahteraan Pengemudi

MALANGTIMES - Faktor murah dan efisien membuat layanan transportasi ojek berbasis aplikasi atau ojek oline (ojol) menjadi primadona di kota-kota besar seperti Kota Malang. 

Ironisnya, kenaikan tarif ojol tidak menjamin terjadinya peningkatan kesejahteraan pengemudi karena konsumen ogah membayar lebih mahal.

Kenaikan tarif itu sendiri berpedoman pada Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No. 348 Tahun 2019 yang berlaku per 1 Mei 2019 lalu. 

Faktanya, dari penelitian yang digelar Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) menunjukkan bahwa kenaikan tarif justru bisa menggerus permintaan ojol hingga 75 persen. Yang akhirnya, bisa berdampak negatif pada pendapatan pengemudi.

Rilis resmi hasil survei RISED berjudul Persepsi Konsumen terhadap Kenaikan Tarif Ojek Online di Indonesia memberikan gambaran terkait willingness to pay (kesediaan membayar) konsumen terhadap layanan ojol di sembilan kota besar. 

Yakni Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Medan, Semarang, Palembang, Makassar, dan Malang.

Ketua Tim Peneliti, Rumayya Batubara mengungkapkan bahwa rata-rata kesediaan konsumen di non Jabodetabek untuk mengalokasikan pengeluaran tambahan relatif rendah. Angkanya adalah sebesar Rp 4.900/hari.

"Konsumen di kota-kota selain Jabodetabek masih pikir-pikir jika tarif ojol makin tinggi. Kesediaan pengeluaran tambahan itu lebih kecil 6 persen dibandingkan rata-rata kesediaan konsumen di Jabodetabek yang sebesar Rp 5.200/hari," tuturnya. 

Ekonom Universitas Airlangga itu mengungkapkan, tarif baru yang diatur Pemerintah ini tidak mencerminkan tarif yang akan dibayar oleh konsumen. 

"Tarif atau biaya jasa yang tertera pada Kepmenhub No. 348 tahun 2019 merupakan tarif bersih yang akan diterima pengemudi. Artinya, tarif yang harus dibayar konsumen akan lebih mahal lagi, mengingat harus ditambah biaya sewa aplikasi," jelas Rumayya. 

Dengan asumsi tambahan biaya sewa aplikasi sebesar 20 persen, lanjutnya, tarif batas bawah yang harus dibayar oleh konsumen jauh lebih tinggi. 

Dengan skema tarif yang berpedoman pada Kepmenhub tersebut dan jarak tempuh sejauh itu berarti pengeluaran konsumen akan bertambah sebesar Rp 4-11 ribu/hari di Zona I, Rp 6-15 ribu/hari di Zona II, dan Rp 5-12 ribu/hari di Zona III.

Rumayya mengatakan, bertambahnya pengeluaran sebesar itu akan ditolak oleh 47,6 persen kelompok konsumen yang hanya mau mengalokasikan pengeluaran tambahan untuk ojol maksimal Rp 4-5 ribu/hari. 

Bahkan, sebenarnya ada pula 27,4 persen kelompok konsumen yang tidak mau menambah pengeluaran sama sekali. 

"Total persentase kedua kelompok tersebut mencapai 75 persen secara nasional. Jika diklasifikasikan berdasarkan zona maka besarannya adalah 67 persen di Zona I, 82 persen di Zona II, dan 66 persen di Zona III," tambah Rumayya. 

Oleh karena itu, lanjutnya, Pemerintah perlu berhati-hati dalam pembagian tarif berdasarkan zona. 

Daya beli konsumen di wilayah non-Jabodetabek yang lebih rendah tentu harus dimasukkan ke dalam perhitungan Pemerintah.

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal sebagai pembanding mengungkapkan bahwa di lapangan kenaikan tarif ojol bisa mencapai dua kali lipat. 

"Biasanya Rp 20 ribu sekarang Rp 40 ribu, jadi fakta di lapangan bukan kenaikan 5 persen. Masyarakat mengalami hampir 100 persen dari tarif itu. Konsekuensinya, ada penurunan potensi penumpang," sebutnya. 

Pelaksanaan survei dilaksanakan pada 3.000 konsumen pengguna ojol yang tersebar di 9 wilayah di Indonesia. 

Wilayah-wilayah itu mewakili ketiga zona yang diatur di dalam Kepmenhub. Penelitian berlangsung pada 29 April hingga 3 Mei 2019 dengan nilai margin of error survei berada di kisaran 1,83 persen.

Top