Kasat Reskrim Polres Malang Kota AKP Komang Yogi Arya Wiguna (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Kasat Reskrim Polres Malang Kota AKP Komang Yogi Arya Wiguna (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Aksi unjuk rasa di Balai Kota Malang dalam memperingati Hari Buruh atau May Day (1/5/2019) dicederai  tindakan vandalisme oleh sekolompok orang berbaju hitam di kawasan Jembatan Majapahit. Sekelompok orang tersebut merupakan penyusup dalam aksi unjuk rasa serta diduga merupakan bagian dari Anarko Sindikalisme. 

Dari situ, Kasat Reskrim Polres Malang Kota AKP Komang Yogi Arya Wiguna menjelaskan, siapa saja yang melakukan aksi unjuk rasa atau demo harus mematuhi aturan atau pedoman yang sudah ada. Mereka harus mengirimkan pemberitahuan kepada pihak berwajib beberapa hari sebelumnya. 

Pemberitahuan tersebut juga harus lengkap tertulis maksud, tujuan, tempat, lokasi,  rute, waktu dan lama, bentuk, penanggung jawab, nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan, alat peraga yang dipergunakan, serta jumlah peserta. 

"Hal itu tentu untuk menghindari adanya penyusup-penyusup, seperti kejadian saat May Day, yakni vandalisme. Di situ tidak ada yang mengenali pelaku sebagai peserta aksi unjuk rasa. Jadi, aturan itu agar tidak merugikan para peserta sendiri jika terjadi sesuatu," ucap kasat reskrim.

Kalau  aksi demo tidak ada pemberitahuan, tentu korlap atau panitia aksi bisa saja malah harus bertanggung jawab atas perbuatan merugikan yang justru tidak dilakukannya. Karena itu, sebelum aksi, harus ada pemberitahuan. 

"Untuk mencegah penyusup, korlap aksi atau panitia juga punya tanggung jawab moril untuk memastikan ada nggak pihak-pihak lain yang mengikuti aksi selain yang sudah mereka laporkan," kata Komang.

Komang menyebut, menyampaikan pendapat di muka umum atau ruang publik memang tidak bisa seenaknya. Mereka yang berdemo harus mengikuti dan mematuhi kaidah undang-undang (UU) yang ada. 

Aturan berdemo diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Hal tersebut bertujuan agar aksi demo bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan atau pendapat yang ingin disampaikan di muka umum. 

Selain itu, dengan adanya aksi unjuk rasa, para pendemo atau koordinator aksi sebelumnya harus mengetahui dulu apa saja yang perlu diurus. Lalu apa saja atau bagaiman tata cara melakukan unjuk rasa. 

Yang pertama, menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Polri yang dilakukan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok. Kedua, pemberitahuan diberikan selambat-lambatnya 3 x 24  jam sebelum kegiatan dimulai. 

Ketiga pemberitahuan memuat apa saja maksud atau tujuan  unjuk rasa, kapan dan di mana dilaksanakan, bagaimana bentuk penyampaian aspirasi, serta siapa penanggung jawab, nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan, alat peraga yang dipergunakan, dan jumlah peserta. 

Dan yang keempat, setiap 100 peserta unjuk rasa atau demonstrasi, harus ada seorang sampai dengan lima orang penanggung jawab.

Kemudian, bila dalam aksi melanggar ketentuan yang ada, maka akan dikenakan sanksi yang diatur dalam undang-undang.  Pertama, berdasarkan Pasal 15 UU No 9 Tahun 1998, sanksi terhadap pelanggaran tata cara di atas adalah pembubaran.

Kedua, berdasarkan Pasal 16 UU No 9 Tahun 1998, pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Hal ini dikenakan jika misalkan terjadi perbuatan melanggar hukum seperti penganiayaan, pengeroyokan, perusakan barang, dan bahkan kematian. 

Ketiga berdasarkan Pasal 17 UU No 9 Tahun 1998, penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 dari pidana pokok. Terdapat pemberatan hukuman terhadap penanggung jawab yang melakukan tindak pidana. 

Keempat, berdasarkan Pasal 18 UU No 9 Tahun 1998, setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun.