Kedua dari kanan: M Hidayat Kepala Disdik Kabupaten Malang saat di acara pameran pendidikan (Nana)
Kedua dari kanan: M Hidayat Kepala Disdik Kabupaten Malang saat di acara pameran pendidikan (Nana)

MALANGTIMES - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Malang menyoroti ramainya konsep pendidikan gratis di dunia pendidikan saat ini. Melalui Kepala Disdik Kabupaten Malang M Hidayat, konsep pendidikan gratis secara total dimungkinkan terwujud bila keuangan daerah besar dan kuat meng-cover seluruh anggaran yang diperlukan ratusan sekolah di berbagai jenjangnya.

Pernyataan orang nomor satu di Disdik Kabupaten Malang ini, merupakan tanggapan atas beberapa isu masih adanya penarikan uang dari orang tua siswa di sekolahan. "Jadi saya katakan, lembaga pendidikan bisa menerapkan pendidikan gratis semuanya bila keuangan daerah mampu meng-cover seluruh kebutuhan sekolah di berbagai jenjang yang ada," kata Dayat sapaan Kadisdik Kabupaten Malang, beberapa waktu lalu kepada Malangtimes.com.

Baca Juga : Belajar dari Rumah Lewat TVRI Mulai Hari Ini, Intip Jadwalnya Yuk!

Sayangnya, baik pemerintah daerah maupun pusat, tentunya belum mampu untuk meng-cover seluruh beban anggaran di ratusan bahkan ribuan unit sekolah yang ada. Sehingga, yang disebut tarikan sekolah kepada orang tua murid masih terjadi.

Hal ini pun menurut Dayat, tidak bertentangan dengan regulasi yang ada di dunia pendidikan. "Tarikan uang dari orang tua siswa ada aturannya dan itu sah. Yaitu melalui musyawarah dan melalui komite sekolah serta wajib transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Kondisi itu terjadi karena memang pihak sekolah membutuhkan anggaran-anggaran yang belum bisa di-cover dari keuangan daerah, provinsi maupun pusat, dalam menjalankan operasional pendidikan di wilayahnya. "Jadi memang belum bisa konsep pendidikan gratis itu dimaknai seluruh keuangan terkait sekolah tidak lagi perlu adanya dana partisipasi orang tua murid. Ini malah saya pikir tidak akan bisa berjalan pendidikan kalau konsepnya gratis total," urai mantan Kabag Humas Kabupaten Malang ini.

Dayat mencontohkan, adanya kewajiban dari pemerintah pusat terkait minimal 20 persen anggaran daerah untuk pendidikan. Di tataran kebijakan keuangan, memang telah dilaksanakan di berbagai daerah. Bahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang telah melampaui batasan minimal tersebut.

Tapi, lanjut Dayat, 20 persen anggaran daerah tersebut apakah untuk belanja langsung kepada masyarakat secara penuh atau juga untuk belanja tidak langsung. "Ini yang juga perlu kita ketahui. Sehingga sekali lagi pendidikan gratis tidak terjebak pada sisi politis saja. Tapi benar-benar bisa diwujudkan. Syaratnya, pendidikan gratis total bisa dijalankan bila keuangan daerahnya besar dan kuat untuk itu," ucapnya.

Baca Juga : Cegah Covid 19 Pada Lansia dan Anak-Anak, Pemkot Batu Akan Beri Tambahan Nutrisi

Maka, solusi solutif yang disampaikan Dayat terkait hal tersebut adalah proses penguatan anggaran terhadap dunia pendidikan secara berkesinambungan. Serta disesuaikan dengan kemampuan dan kekuatan anggaran daerah. Pemenuhan standar anggaran 20 persen untuk pendidikan dipenuhi dan diikuti dengan berbagai bantuan stimulus dari pemerintah daerah.
"Dan Kabupaten Malang sangat luar biasa untuk menuju ke sana. Dengan kekuatan anggaran yang ada kita setiap tahun meningkatkan anggaran bantuan itu," ujarnya.

Dia juga mencontohkan adanya anggaran dampingan BOS melalui BOSDA. Atau terkait kebutuhan anggaran fisik dan non fisik yang disesuaikan dengan kebutuhan yang terukur. "Dimana beberapa anggaran itu bisa dilakukan melalui perubahan sesuai aturan yang ada," pungkas Dayat.