MALANGTIMES - Progres penyerapan pajak daerah tahun 2019 terus dipantau setiap bulannya. Selain sebagai alat untuk menganalisa persoalan dalam pendapatan di sektor pajak juga sebagai tolok ukur keberhasilan meraih target di tahun 2019 yang dipatok menyentuh angka Rp 215 miliar.
Target pendapatan di sektor pajak daerah inilah yang terus dipantau oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang. Seperti yang disampaikan oleh Purnadi Kepala Bapenda yang sejak awal tahun menanamkan optimis tinggi mampu kembali meraih target pendapatan pajak daerah. "Kita tetap optimis tinggi, mampu itu. Bahkan saya prediksi tahun ini juga target bisa dilampaui, seperti tahun-tahun lalu di sektor pajak daerah ini," kata Purnadi kepada Malangtimes.com.
Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19
Optimisme tinggi itu didasarkan juga dari hasil pantauan berkala oleh petugas Bapenda Kabupaten Malang. Dimana, dari data yang ada, sampai awal Maret lalu, pihaknya telah membukukan pendapatan dari sektor pajak sebesar Rp 32,2 miliar atau sekitar 15 persen dari target.
Pendapatan sampai Maret itu, menurut Purnadi, sudah memenuhi target setiap triwulan yang disusun oleh Bapenda Kabupaten Malang. "Sudah memenuhi target yang kita tetapkan di awal tahun. Sisanya kita kebut lagi di bulan berikutnya," ujar mantan Kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang.
Optimisme tinggi Bapenda Kabupaten Malang juga didorong dengan berbagai optimasi 10 sektor pajak daerah melalui berbagai regulasi daerah. Baik di pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2), pajak hotel dan restoran, reklame, penerangan jalan umum, hiburan, pajak parkir, mineral bukan logam dan bea pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang masih memuncaki perolehan sektor pajak daerah selama ini.
"Jadi kita juga terbantu dengan adanya berbagai optimasi di 10 sektor pajak ini. Baik melalui regulasi daerah yang ada sampai pada kebijakan-kebijakan dari Pemkab Malang," ujar Purnadi.
Pria berkumis ini mencontohkan, terkait optimasi di sektor pajak hiburan, restoran dan hotel. Dirinya menyampaikan, dari sektor itu setiap tahun mengalami peningkatan dikarenakan geliat sektor pariwisata. "Jadi memang ada pertumbuhan jumlah unit maupun skala di pajak itu. Ini yang kita coba optimasi sehingga bisa menambah PAD," ucapnya.
Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya
Di kesempatan berbeda, Wakil Bupati (Wabup) Malang Sanusi juga mengatakan, bahwa sektor pajak tahun ini memang bisa lebih dioptimalkan. Dengan akan berdirinya berbagai hotel maupun restoran di wilayah Kepanjen. "Saya sudah meneken beberapa izin untuk pembangunan hotel dan restoran di wilayah Kepanjen. Ini tentunya akan berdampak pada sektor pajak daerah juga," ujar Sanusi yang juga menyatakan, sesuai regulasi prosentase pajak hiburan terbilang besar yaitu 20 persen.
Peluang lain yang semakin melambungkan optimisme tinggi Bapenda Kabupaten Malang dalam mendulang pendapatan dari pajak juga datang dari pembangunan kawasan wisata di berbagai perdesaan. Maka dengan berbagai peluang yang akan dioptimasi di 10 sektor pajak daerah itulah, Bapenda Kabupaten Malang yang masih memiliki tanggungan sekitar Rp 183 miliar. Masih optimis tinggi bisa meraih dan melampauinya di tahun 2019 ini.
